JOGJA – Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) untuk mengoptimalkan pengelolaan kas daerah demi meningkatkan efisiensi keuangan. Hal itu agar dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Kanwil DJPb DIY menilai perlunya penguatan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A Kanwil DJPb DIY Tengku Yustisia mengatakan, ada sejumlah tantangan yang dihadapi daerah dalam pengelolaan kas. Beberapa tantangan utama dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu ketiadaan sistem pemantauan posisi kas secara real time, perencanaan kas yang efektif, dan keterbatasan dalam pengelolaan likuiditas.
Selain itu, perlunya mengatasi keterbatasan pada instrumen deposito untuk mengoptimalkan idle cash. “Pentingnya pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang keuangan daerah,” katanya, Senin (18/11).
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Tengku mengusulkan beberapa langkah strategis yang dapat diambil pemerintah daerah. Mulai dari penerapan perencanaan kas jangka pendek. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara (BUN). Hingga penjadwalan penyaluran dana transfer untuk memudahkan pengelolaan arus kas daerah.“Kerja sama dengan BUN kami usulkan untuk mendukung optimalisasi idle cash melalui instrumen keuangan yang lebih fleksibel,” ujarnya.
Dalam rangka meningkatkan efisiensi, optimalisasi idle cash bisa dilakukan melalui kolaborasi dengan BUN yang dapat memberikan dampak positif bagi pengelolaan kas daerah. Selain itu, pengembangan kompetensi SDM dan asistensi teknis dari BUN juga menjadi fokus utama. “Sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di tingkat daerah," ucapnya.
Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil DJPb DIY Juli Kestianti berharap agar pemerintah daerah dapat memaksimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Penggunaan SIPD diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan pembangunan daerah dengan menyediakan data dan informasi yang akurat serta terkini. “Dengan adanya sistem informasi ini, diharapkan perencanaan hingga pelaporan keuangan daerah dapat lebih terukur dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat," kata Juli.
DJPb DIJ berkomitmen untuk mendukung pemerintah daerah dalam menerapkan praktik terbaik pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. (tyo/din)
Editor : Din Miftahudin