JOGJA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang terbentuk di wilayah DIY sepakat untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Khususnya melalui optimalisasi peran TPAKD.
Kepala OJK DIY Eko Yunianto menyampaikan, TPAKD dibentuk berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No.900/4627/SJ. Isinya tidak hanya terkait dengan pembentukan TPAKD di daerah, namun juga menginstruksikan adanya sinergi dan kolaborasi OJK dengan lembaga terkait. “Untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan,” katanya Jumat (8/11/2024).
Dia menuturkan, berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024, indeks literasi keuangan 2023 sebesar 65,43 persen. Sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 75,02 persen.
Gap yang cukup jauh antara literasi dan inklusi keuangan, lanjutnya, memberikan gambaran bahwa masyarakat telah memiliki akses terhadap produk atau layanan keuangan. “Namun belum memahami hak, kewajiban, manfaat dan risiko menggunakan produk dan layanan keuangan,” beber Eko.
Untuk memperkecil gap antara tingkat literasi dan inklusi keuangan, perlu adanya program terobosan yang sifatnya massif, kolaboratif, dan multikanal. “Salah satunya melalui program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan),” ujarnya.
Dia menjelaskan, gencarkan merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan merata di seluruh Indonesia. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang cerdas keuangan. Sehingga dapat mengambil keputusan finansial yang tepat dan terhindar dari berbagai kasus kejahatan finansial.
Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kuncoro Cahyo Aji mengatakan, berbagai program telah dilaksanakan untuk meningkatkan akses keuangan di wilayah DIY. Seperti melalui pembuatan website kur.jogjaprov.go.id oleh TPAKD DIY. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat mengajukan kredit usaha rakyat (KUR) kepada lembaga jasa keuangan (LJK) penyalur KUR, SiBakul Financetopia, dan program lainnya. “Kaitannya dengan peningkatan literasi keuangan, saat ini Pemda DIY sedang menyiapkan rancangan untuk meningkatkan literasi keuangan bagi tukang becak yang berkolaborasi dengan LJK,” katanya.
Kuncoro menyebut, seiring dengan hadirnya becak listrik, harapannya nanti becak-becak tersebut dapat memanfaatkan QRIS. Sehingga membantu mereka dalam mengelola keuangan. Selain itu, Pemda DIY juga mencoba menawarkan kepada LJK terkait program ‘Simanja Di Hutan’. “Jadi, ketika nanti masyarakat sedang bermain di lokasi wisata alam atau hutan, mereka dapat berbelanja produk-produk UMKM melalui aplikasi,” jelasnya.
Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY Yuna Pancawati menyampaikan, perkembangan implementasi program-program TPAKD di wilayah DIY telah berhasil terealisasi. Serta mendukung percepatan akses keuangan masyarakat khususnya di wilayah DIY.
TPAKD di wilayah DIY memiliki serangkaian program kerja yang diharapkan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di DIY. Program kerja tersebut di antaranya adalah peningkatan ketahanan pangan melalui program asuransi usaha tani padi (AUTP) dan asuransi usaha ternak sapi (AUTS).
Kemudian peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui kegiatan edukasi keuangan dan pembukaan rekening Simpanan Pelajar (SimPel) atau Simpanan Pelajar Syariah (SimPel iB). Lalu penyaluran KUR bagi UMKM, serta program ekosistem keuangan inklusif (EKI) di wilayah pedesaan.
“Secara umum, program-program tersebut telah berhasil terealisasi dan mendukung percepatan akses keuangan masyarakat khususnya di wilayah DIY,” ungkap Yuna. (tyo/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita