JOGJA - Pengisian alat kelengkapan (alkap) DPRD Kota Jogja memunculkan koalisi baru di parlemen. Tidak lagi mencerminkan koalisi dalam pilkada. Sebaliknya, sejumlah partai politik (parpol) justru membangun kekuatan baru dengan meninggalkan mitra koalisi saat mengusung pasangan wali kota dan wakil wali kota.
“Peta koalisi parpol pilkada ambyar,” ungkap seorang sumber di Dewan Kota Minggu (3/11/2024).
Pergeseran peta politik itu yang mencolok terlihat di koalisi parpol pengusung calon wali kota dan wakil wali kota Afnan Hadikusumo-Singgih Raharjo. Calon nomor urut 3 itu diusung koalisi besar terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, PKS, PPP dan PKB. Lima parpol ini memiliki kursi di parlemen kota.
Saat mengisi alkap, Partai Golkar memilih meninggalkan Gerindra. Golkar bersama PKB kemudian membangun koalisi baru bersama PDI Perjuangan. Langkah mengambil sikap berbeda juga ditempuh PAN. Partai Matahari biru itu dalam pilkada berkoalisi dengan Partai NasDem mengusung pasangan Heroe Poerwadi-Sri Widya Supena atau nomor urut 1.
Namun saat pengisian alkap, PAN tak lagi sejalan dengan NasDem. PAN bergabung dengan PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan PKB. Keempat parpol itu mendominasi alkap yang terdiri atas empat pimpinan komisi, ketua dan wakil ketua badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) dan ketua serta wakil ketua badan kehormatan (BK).
Berbeda dengan PDI Perjuangan, PAN, dan Golkar, PKB satu-satunya partai yang tak memiliki fraksi sendiri. Itu lantaran hanya mendapatkan dua kursi. PKB bergabung bersama Fraksi NasDem. Tapi PKB memilih sikap politik berbeda dengan induk fraksinya. Bukan hanya pimpinan alkap. Saat pilkada, pilihan politik partai berlambang bola dunia itu juga berseberangan dengan NasDem.
Meski hanya punya dua wakil, PKB sukses menempatkan anggotanya menduduki kursi sekretaris Komisi C dan sekretaris Komisi D. Fraksi PDI Perjuangan, dengan kursi terbanyak sejumlah 11 memperoleh ketua Komisi A, ketua Komisi D, wakil ketua Komisi B dan wakil ketua Komisi C, serta ketua Bapemperda
Disusul Fraksi Partai Golkar dengan lima kursi mendapatkan ketua Komisi C, wakil ketua Komisi D, dan sekretaris Komisi A ditambah ketua BK. Sedangkan Fraksi PAN dengan empat kursi kebagian ketua Komisi B, wakil ketua Komisi A, dan wakil ketua Bapemperda.
Jalannya pengisian pimpinan alkap berjalan alot. Prosesnya memakan waktu sekitar 9 jam. Paripurna yang dibuka Ketua Dewan Kota Wisnu Sabdono Putro pada pukul 15.00. Baru berakhir menjelang pukul 24.00. Mendekati paripurna selesai, kursi wakil ketua BK diberikan ke salah satu pimpinan Fraksi Partai Gerindra Krisnadi Setyawan.
“Kursi wakil ketua BK bukan hasil lobi fraksi, tapi pendekatan pribadi,” cerita seorang sumber lain. Dengan komposisi itu, Fraksi PKS dan Fraksi PPP menjadi dua fraksi yang tak kebagian satupun pimpinan alkap.
Beberapa sumber dari lingkungan fraksi-fraksi menceritakan, sebelum muncul koalisi PDI Perjuangan, Golkar, PAN, dan PKB, sebenarnya sudah ada rencana koalisi antara parpol pendukung Afnan-Singgih dan Heroe-Pena. Minus PDI-P.
Koalisi itu dimotori Gerindra dan NasDem. Mereka ingin mengisi pimpinan alkap dengan asas proporsionalitas. Berdasarkan perolehan kursi atau hasil suara hasil Pemilu 2024. Kesepakatan itu kemudian disepakati. Tujuh partai, Gerindra, PKS, Golkar, PPP dan PKB ditambah PAN serta NasDem meneken nota kesepahaman. PDI-P yang mengusung duet Hasto Wardoyo-Wawan Hermawan atau calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2 tidak dilibatkan.
”Tapi Fraksi PDI-P tetap dapat peran dan posisi,” cerita sumber itu.
Agenda itu tercium petinggi partai moncong putih. Ketua Dewan Kota Wisnu Sabdono Putro yang juga sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Jogja bergerak. Wisnu menolak gagasan itu. Fraksi PDI-P berhasil menggaet Golkar, PAN, dan PKB.
“Nota kesepakatan yang sudah diteken akhirnya tinggal menjadi cerita karena ada yang tidak menjalankan komitmen,” tutur sumber yang mengetahui kejadian itu.
Tanda-tanda buyarnya koalisi tujuh partai minus PDI-P sudah terlihat pada Rabu (30/10/2024). Saat rapat konsultasi pimpinan fraksi, FPAN yang semula tidak diagendakan masuk BK tiba-tiba berubah sikap. FPAN juga ingin masuk ke BK. Dalihnya karena ada arahan dari pimpinan partai. Awalnya kursi BK mau diberikan ke NasDem. Berikutnya, pimpinan Fraksi Golkar mendadak sulit dikontak. Rapat koalisi menghadapi kendala.
“Puncaknya saat paripurna Jumat (1/11/2024) malam. Peta betul-betul berubah,” kata sumber tersebut.
Sumber lainnya menceritakan, dinamika pengisian alkap itu sebenarnya tak lepas dari persoalan di internal Komisi A DPRD periode 2019-2024 lalu. Kondisi itu berlanjut pada periode 2024-2029 ini. “Kalau dulu 1965 ada konflik internal angkatan darat, sekarang dipicu masalah internal Komisi A,” bebernya.
Menanggapi tuduhan meninggalkan mitra koalisi dalam pilkada, Ketua Fraksi Partai Golkar R. Candra Akbar Ishmata dan Ketua Fraksi PAN Muhammad Sofyan bersikap kompak. Keduanya tegas membantah. Koalisi pilkada berlainan dengan koalisi fraksi dalam pengisian alkap. “Itu berbeda konteks. Antarfraksi maupun partai politik punya pandangan masing-masing,” kelit Candra.
Sedangkan Sofyan menganggap dinamika dalam pengisian alkap telah selesai. Dia menegaskan, tidak ada yang ditinggalkan atau meninggalkan. Tidak ada juga yang berbeda jalan. Bahkan dia menyebutkan koalisi dalam pilkada bersama NasDem tetap berjalan sesuai rencana. “Semua fine-fine saja,” kilahnya.
Ketua Fraksi Gerindra Dhian Novitasari mengakui fraksinya ikut menawarkan pengisian alkap dengan asas proporsionalitas. Namun tawaran itu tak diterima. Dhian mengaku telah mencium gelagat yang akan dialami fraksinya.
Sebagai peraih suara terbesar kedua di Kota Jogja hasil Pemilu 2024, Fraksi Gerindra tidak mendapatkan posisi signifikan. “Kami dirugikan,” katanya. Meski begitu fraksinya terap gentle dengan menerima hasil tersebut. Rapat paripurna diikuti dari awal hingga akhir.
Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Dwi Candra Putra tak banyak memberikan komentar. Dia menilai sebagai realitas politik. Lain halnya dengan Ketua DPC PDI-P Kota Jogja Eko Suwanto.
Dengan mendapatkan kepercayaan dalam alkap Dewan Kota, Eko meminta Fraksi PDI-P membangun komunikasi politik dengan fraksi lain dan masyarakat. “Sinergi dan kolaborasi. Segera membahas RAPBD 2025 untuk meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan rakyat. (kus/laz)
Editor : Sevtia Eka Novarita