KEBUMEN - Sejumlah elemen mahasiswa di Kebumen resah dengan suasana media sosial jelang Pilkada 2024. Hal ini diungkapkan para mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Anti Hoax (JPMax) saat beraudiensi ke Bawaslu Kebumen, Rabu(9/10).
Mereka menyatakan perihatin belakangan ini banyak informasi hoax yang berseliweran. Oleh karena itu, Bawaslu selaku wasit Pilkada diminta mampu melakukan mitigasi terkait potensi pelanggaran di medsos. Saat ini medsos sudah tidak lagi nyaman. “Ruang digital sudah dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok atau golongan terkait Pilkada," ujar Ketua JPMax Nurohman.
JPMax adalah gabungan organisasi kepemudaan dan mahasiswa yang ada di Kebumen. Terdiri dari IPNU dan IPPNU, IPM, PMII, HMI, IMM, dan Fatayat.
Menurut Nurohman, disinformasi yang bersifat hasut, caci maki hingga berujung fitnah akan merusak iklim demokrasi. Kondisi ini dinilai cukup berbahaya bagi masyarakat yang masih gagap dengan derasnya arus informasi. "Bagi kami sudah harus pasang alarm tanda bahaya. Bagaimana medsos ini sekarang bisa memecah belah masyarakat. Pembelahan sangat terasa," ungkapnya.
Dia menyoroti, tensi politik kian memanas 49 hari jelang Pilkada 2024. Tidak sedikit masyarakat larut dengan perdebatan di medsos. Bahkan, belakangan ini dia melihat banyak bermunculan akun palsu yang sengaja dibuat untuk menyerang ranah pribadi pasangan calon.
Dia tak memungkiri medsos memang menjadi instrumen penting dalam kerangka pemenangan calon pemimpin daerah. Namun, cukup disayangkan jika medsos justru sebagai pemicu perpecahan. "Ya, kami minta Bawaslu jeli. Mereka yang punya peluit harus lantang. Jangan takut diintervensi siapapun," bebernya.
Pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kebumen Andi Apriyanto Purba menambahkan, berkaca dari pengalaman lalu, menurutnya residu politik tak kunjung hilang meski kontestasi sudah selesai. Masyarakat masih tetap saja terbuai dalam perdebatan di medsos. Hal ini yang perlu menjadi catatan dan perhatian bersama. "Terkadang, demi kemenangan dilakukan dengan segala cara. Tanpa melihat dampak jangka panjangnya," bebernya. (fid/din)
Editor : Din Miftahudin