RADAR JOGJA - Deflasi yang menghantam Indonesia selama 2024 tak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga dipengaruhi kondisi global. Ekonom Dr Wing Wahyu Winarno mengungkapkan, sedikitnya ada dua faktor utama penyebab deflasi, yakni faktor eksternal dan internal.
"Di Asia, Tiongkok dan Jepang juga mengalami deflasi. Di Tiongkok deflasi dipicu gagalnya banyak proyek perumahan, mirip dengan krisis properti yang terjadi pada resesi global 1997-1998,” katanya Minggu (6/10/2024).
Sementara di Jepang produk lokalnya sulit bersaing dengan barang-barang dari negara Asia lainnya. Namun Jepang mulai menunjukkan perbaikan dalam dua bulan terakhir dengan deflasi yang berkurang.
Di dalam negeri, dosen STIE YKPN Jogjakarta ini menyebut, deflasi dipicu oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah gelombang PHK besar-besaran. "Setiap bulannya sekitar 50 ribu pekerja di-PHK dan pada Oktober ini diperkirakan mencapai 70 ribu," ujarnya.
Data dari BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa 2,07 juta pekerja sudah mengklaim Jaminan Hari Tua (JHT). Faktor lain banjirnya barang impor ilegal yang mencapai 30-40 persen dari jumlah barang di pasar.
Barang-barang itu dijual dengan harga lebih murah, memukul produk lokal yang kemudian menyebabkan banyak produsen tutup dan memicu PHK. "Produk ilegal benar-benar merusak pasar dalam negeri," tegasnya.
Selain itu, dia juga menyoroti perubahan pola konsumsi masyarakat. "Kebiasaan belanja pun berubah, lebih banyak dilakukan secara daring, menyebabkan banyak pusat perbelanjaan kehilangan pelanggan," ungkapnya.
Dampak dari deflasi, menurutnya, cukup serius. Kelas menengah yang semula menjadi motor penggerak ekonomi turun drastis. Dari 57,33 juta orang, sekarang hanya tersisa 47,85 juta. "Perpengaruh besar pada daya beli masyarakat," bebernya.
Secara keseluruhan, deflasi terjadi di 24 dari 38 provinsi di Indonesia dengan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Maluku, dan Riau menjadi daerah yang paling terdampak.
Wing memperingatkan, jika deflasi terus berlanjut dan tidak segera diatasi, maka Indonesia bisa menghadapi resesi ekonomi. "Pemerintah harus bergerak cepat, apalagi kabinet baru akan mulai bekerja. Jika tidak segera diatasi, resesi bisa menjadi kenyataan," ungkapnya. (gun/laz)
Editor : Sevtia Eka Novarita