JOGJA - Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DIY menggelar operasi gabungan pengawasan terhadap orang asing Jumat (20/9/2024). Sasarannya sejumlah perusahaan di wilayah DIY.
Operasi gabungan ini melibatkan berbagai stakeholder terkait seperti Polri, Bais, Binda, TNI, BNNP, dan pemerintah daerah. Beberapa perusahaan yang menjadi target operasi, antara lain, PT Hebeauty, PT JIHE Jawa Abadi, PT Widya Analytic, PT Plank Living Indonesia, PT ASEAN Sourcing, PT Putra Jambu Petrified Wood Art, dan PT GM Global.
Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Muhammad Akmal mengatakan, operasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di sejumlah perusahaan memiliki dokumen keimigrasian lengkap. Serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Operasi ini dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan persuasif. Kami tidak ingin menakut-nakuti para TKA, tetapi hanya ingin memastikan mereka memiliki dokumen yang lengkap dan sesuai peraturan yang berlaku," ujar Akmal Jumat (20/9/2024).
Ia menjelaskan, tujuan utama dari operasi ini adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan izin tinggal oleh TKA. Serta untuk memastikan bahwa keberadaan TKA di Indonesia memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.
Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Agung Rektono Seto menyampaikan, sinergi antarlembaga sangat penting untuk memastikan keberhasilan operasi pengawasan orang asing. Dengan melibatkan berbagai pihak, pihaknya dapat melakukan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan TKA. “Operasi gabungan ini juga bertujuan menjaga stabilitas keamanan di wilayah DIJ," tegasnya.
Agung menambahkan, operasi pengawasan orang asing akan terus dilakukan pihaknya secara berkala. Mengingat jumlah perusahaan yang mempekerjakan TKA di DIY terus meningkat. "Kami berkomitmen menjaga kondusivitas wilayah DIJ dan memastikan bahwa keberadaan TKA memberikan kontribusi positif bagi masyarakat," katanya.
Ia menyebut, hasil dari operasi gabungan ini akan dijadikan bahan evaluasi bagi Kanwil Kemenkumham DIY untuk meningkatkan efektivitas pengawasan orang asing di masa mendatang. Jika ditemukan pelanggaran, akan dilakukan tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (tyo/laz)
Editor : Sevtia Eka Novarita