RADAR JOGJA - Massa yang tergabung dalam aliansi masyarakat sipil Yogyakarta kembali turun ke jalan dalam aksi Jogja Memanggil Kembali, Selasa (27/8). Mereka menolak praktik culas Presiden Jokowi dan kroni-kroninya yang dinilai melakukan praktik otoritarianisme populis.
Peserta aksi tidak sebanyak aksi Jogja Memanggil yang diselenggarakan beberapa hari yang lalu. Mereka mulai berjalan dari parkiran Abu Bakar Ali (ABA), menuju Teras Malioboro 2 lalu ke Kantor DPRD Provinsi.
Selanjutnya, mereka menuju ke Gedung Agung dan area Titik 0 Kilometer dengan membawa banyak poster maupun spanduk yang berisi isu yang diusung. Beberapa anggota aksi di antaranya mahasiswa UGM, UII dan paguyuban pedagang Teras Malioboro 2 dan elemen masyarakat lainnya.
Salah satu anggota Combine Resource Institution Elanto Wijoyono mengatakan fenomena terkait revisi UU Pilkada dinilai hanya salah satu contoh praktik culas dari rezim Jokowi.
Jauh sebelumnya, mereka telah melakukan hal serupa dengan merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi, mengesahkan UU Cipta Kerja dan UU Minerba, menyusup ke MK melalui Anwar Usman yang kemudian meloloskan Gibran sebagai cawapres Prabowo.
Atau memecah belah gerakan masyarakat sipil dengan memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan."Rakyat tahu bahwa banyak kebijakan bermasalah yang lahir selama rezim Jokowi," ujar Elanto.
Dia juga menilai fungsi anggota dewan sebagai wakil rakyat semakin melemah. Kekuatan lembaga-lembaga independen diberangus. Penegakan hukum mandul dan dimanfaatkan untuk menyandera lawan-lawan politik."Jokowi berusaha untuk mengontrol semua kekuasaan dalam genggaman tangannya," tandasnya.
Menurutnya, rezim Jokowi mempunyai 18 nawadosa. Melanggengkan oligarki dan politik dinasti, melemahkan institusi demokrasi, melibatkan kembali TNI dalam urusan sipil, membuat konflik Papua kian memanas, meruntuhkan sistem pendidikan, mengembangkan watak patron-klien di Kepolisian, mempolitisasi peran Kejaksaan, melemahkan posisi KPK, gagal menyelesaikan pelanggaran HAM berat, gagal mengelola APBN, meruntuhkan independensi Bank Indonesia, memperbesar utang luar negeri, memaksakan pembangunan IKN.
Rezim Jokowi juga dinilai merusak lingkungan, menimbulkan konflik agraria, mengkriminalisasi rakyat atas nama proyek strategis nasional, memberangus ruang-ruang kebebasan sipil, dan mengembangkan gimik saat berdiplomasi ke luar negeri."Apa yang dilakukan oleh Jokowi hampir pasti akan diduplikasi oleh Prabowo," jelasnya.
Aksi Jogja Memanggil #2 hari ini mengusung berbagai seruan kepada pemerintah dan rakyat Indonesia. Pertama menilak otoritarianisme populis yang dipraktikkan oleh Jokowi beserta kroni-kroninya. Menuntut agar segera dilakukan perombakan pada UU Pilkada dan UU Partai Politik,. Melawan segala upaya perusakan atau pelemahan konstitusi dan melakukan segala cara untuk mencegah oligarki dan politik dinasi.
Perwakilan Massa Aksi Reformatik yang ikut dalam barisan aksi mengatakan salah satu tuntutan yakni Joko Widodo harus mundur. Tuntutan tersbeut juga tisuarakan di banyak aksi selain di Yogyakarta.
"Itu tuntutan banyak muncul di berbagai daerah apakah akan sesuai masa jabatan, kita warga massa aksi melihat rapor buruk (Jokowi) tidak layak sampai akhir periode," ujar laki-laki yang tak mau disebut namanya.
Menurutnya, oposisi rakyat perlu dibentuk sebagai wujud perlawanan. Selain itu, oposisi rakyat juga untuk mengawal konstitusi dari segala bentuk pelecehan dan perusakan sistem negara demokrasi. (oso/din)
Editor : Satria Pradika