RADAR JOGJA – Sejumlah elemen masyarakat sipil yang menamakan diri Komite Yogyakarta menggelar Aksi Kamisan di simpang Tugu Jogja, Kamis (1/2/2024) sore. Dalam aksi bertajuk “Adili Jokowi” ini, mereka mengingatkan pemerintah supaya tidak sewenang-wenang dalam mengambil keputusan.
Sebab, pada Kamis (22/8/2024), sejumlah daerah di Indonesia termasuk Jogja menggelar aksi menolak revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR guna menganulir putusan MK soal syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada 2024.
Koordinator aksi Abdurrahman mengatakan, masyarakat berharap agar keputusan yang disusun oleh pemerintah bisa dibatalkan atas nama rakyat sendiri. “Kami juga tergerak hatinya karena tiba-tiba DPR ingin menganulir putusan MK yang seharusnya bersifat final dan mengikat,” ujarnya, Kamis (22/8/2024).
Baginya, peringatan di Aksi Kamisan ini adalah untuk mendorong warga untuk menolak lupa bahwa masih banyak ruang-ruang perjuangan yang harus dikritisi lebih keras. Sebab, katanya, banyak sekali aktivis-aktivis yang dulunya diculik, tapi tiba-tiba jadi bagian dari rezim atau terkena stockholm syndrome. “Mereka memperjual belikan diri dan jiwa mereka yang bisa dibeli. Bukannya didorong untuk penegakan hukumnya,” katanya.
Menurutnya, situasi seperti saat ini hanya tinggal menunggu kemarahan rakyat saja. Sebab pemerintah disebutnya sudah tidak malu-malu lagi untuk menunjukkan jati diri yang sebenarnya.
“Hari ini parlemennya ikut-ikutan. Jadi setelah eksekutif, legislatif ikut-ikutan. Ini hal yang memuakkan,” tandas Suciwati. (tyo)