RADAR JOGJA - Penyaluran dana desa ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada semester I 2024 telah mencapai Rp 370,95 Miliar. Jumlah tersebut mencapai 70,32 persen dari pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 527,48 Miliar.
Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY mencatat, jumlah tersebut mengalami kenaikan 26,74 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau secara year on year (yoy). Jumlah dana desa itu termasuk dalam Transfer ke Daerah (TKD) ke DIY yang telah terealisasi Rp 5,96 Triliun pada Semester I 2024.
Kepala Kanwil DJPb DIY Agung Yulianta menjelaskan, dana desa yang disalurkan telah digunakan untuk merealisasikan sejumlah program pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat. Salah satu yang menjadi prioritas adalah untuk mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem. “Sampai dengan 30 Juni, serapan dana desa untuk kemiskinan ekstrem sebesar Rp 70,30 Miliar,” katanya, Senin (19/8).
Riciannya, sebanyak Rp 44,63 Miliar digunakan untuk meminimalkan kantong kemiskinan. Lalu Rp 19,22 Miliar untuk bantuan langsung tunai (BLT) dan tambahan BLT. Kemudian Rp 3,58 Miliar untuk meningkatkan pendapatan. Serta Rp 2,24 Miliar rehabilitasi rumah layak huni. Sedangkan Rp 630 Juta untuk menurunkan beban pengeluaran.
Program yang telah terealisasi antara lain pembangunan dan pemeliharaan jalan desa atau jalan permukiman, pembangunan jamban masyarakat, dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). “Lalu dukungan pelaksanaan program pembangunan atau rehabilitasi RTLH GAKIN,” jelas Agung.
Kemudian ada program pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan bagi kelompok usaha ekonomi produktif. Seperti perajin, pedagang, dan industri rumah tangga. Kemudian pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UMKM, pelatihan dan penguatan penyandang difabel, bantuan pangan/sembako, dan pemberian BLT dan tambahan BLT.
Agung menyampaikan, dukungan dana desa juga digunakan untuk menurunkan angka prevalensi stunting yang sampai 30 Juni telah terealisasi sebesar Rp 27,1 Miliar dari pagu anggaran Rp 83,97 Miliar. Dukungan dana desa untuk program ini paling banyak pada Kabupaten Gunungkidul dengan serapan Rp 8,94 Miliar dari pagu anggaran Rp 30,71 Miliar.
Untuk Kabupaten Kulon Progo telah terserap Rp 6,27 Miliar dari pagu Rp 19,8 Miliar. Di Kabupaten Sleman terserap Rp 8,02 Miliar dari pagu Rp 17,73 Miliar. Sementara Kabupaten Bantul dengan serapan Rp 3,87 Miliar dari pagu Rp 15,74 Miliar.
Penyerapan tertinggi dana desa untuk program ini antara lain penyelenggaraan posyandu yakni sebesar Rp 12,29 Miliar. Posyandu ini terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu penyediaan makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, dan insentif kader posyandu."Dana desa juga mendukung ketahanan pangan dengan serapan Rp 24,89 Miliar dari pagu Rp 119,73 Miliar," ujar Agung. (tyo/din)