RADAR JOGJA - Mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar pada Minggu (11/8/2024) menimbulkan sejumlah polemik. Mulai dari penyelenggaraan Pilkada 2024 hingga dinamika pengganti Ketum Golkar. Namun, DPD Partai Golkar pastikan Golkar Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) mengklaim tidak terpengaruh pasca mundurnya ketum.
Wakil Ketua Bidang Organisasi sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Golkar DIJ John S Keban mengatakan tidak hanya di DIJ, bahkan Partai Golkar di seluruh Indonesia tidak terpengaruh dengan mundurnya Airlangga sebagai ketum. Khsusunya di DIJ, ia menilai bisa menjaga keutuhan partai sampai rekonsiliasi. "Semua solid, kompak, kita punya pengalaman bagaimana Golkar mau dipecah jadi dua," ujarnya, kemarin (12/8).
Pihaknya akan menarik semua prosedur hukum dan kembali pada kompromi politik. Maka dari itu, semangat untuk menyukseskan Pilkada 2024 tetap kompak dan solid. Itu meruoakan suatu bentuk sikap.Dalam menentukan sikap tersebut, pihaknya juga mengatakan telah melakukan koordinasi yang dilakukan Senin, (11/8) malam. Selanjutnya, koordinasi akan dilanjutkan dengan pengurus di kabupaten/kota pada hari ini."Untuk mengambil sikap juga akan diperluas dalam pleno dengan kabupaten/kota," tuturnya.
Ia juga memastikan mundurnya ketum tidak mempengaruhi komunikasi dengan partai-partai lain di Kota/kabupaten. Musyawarah Nasional (Munas) juga akan dipercepat yakni sebelum 27 Agustus.Sebelum tanggal pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah semua sudah selesai. Berarti mekanisme administratif ke KPU semua sah," jelasnya.
Pihaknya mengaku telah mengendus rencana mundurnya Airlangga sebagai ketum Golkar. Sebagai partai tertua di Indonesia, Golkar harus bisa menjadi guru politik bangsa. Selain itu, dinamika didalamnya pihaknya juga telah mengetahuinya.Dinamika politik yang beragam ini harus dikelola dengan baik. “Sehingga kami tidak mau membuat ribut tapi kami tahu apa yang sebenarnya terjadi, yang artinya berdampak pada mundurnya ketua umum," bebernya.
Dia juga menepis pertanyaan kemungkinan Gibran Rakabhuming Raka menjadi Ketum Golkar seperti poster yang mencuat di sosial media. Menurutnya, orang-orang yang memunculkan isu tersebut merupakan tindakan pelecehan terhadap partai Golkar."Kami akan tindak tegas. Golkar itu partai besar bukan partai kaleng-kaleng, bahkan menyuruh anak kecil mau menjadi ketua umum golkar bagaimana ceritanya gitu," ujarnya keheranan.
Dalam menentukan Ketum, Partai Golkar mempunyai aturan dan mekanisme. Selain itu juga harus sesuai dengan AD/ART dan aturan organisasi. Pihaknya akan menindak tegas wacana miring semacam itu."Tidak ada cerita jalan-jalan sembarangan seperti itu," tandasnya.
Pakar politik Universitas Gajah Mada (UGM) Arya Budi mengatakan tidak menutup kemungkinan beberapa kandidat kepala daerah yang sudah direkomendasi di bawah Airlangga akan mengubah peta pencalonan. Hal itu dikaitkan dengan mundurnya Airlangga sebelum pendafataran bakal calon kepala daerah beserta wakilnya ke KPU."Implikasinya bisa kompleks," ujarnya.
Selain itu, menurutnya Airlangga tidak terlalu mempedulikan terkait persiapan penggantinya menjadi ketum Golkar. Menurut Arya, Airlangga akan melepaskan mekanisme pemilihan ketum ke pihak partai. Namun, untuk menjadi ketum harus terekam menjadi pengurus partai.Kalau menggunakan AD/ART Partai Golkar yang tidak direvisi."Kita tidak tahu apakah ada munaslub (musyawarah nasional luarbiasa) kemudian AD/ART berubah, Jokowi masuk, itu mungkin," imbuhnya.
Ia menilai bahwa Golkar akan repot apabila tidak memilih calon ketum yang bukan dari anggota partai. Ia menganalogikan seperti kasus di Partai PSI yang tiba-tiba Kaesang Pangarep putra Jokowi diberi KTA dan menjadi Ketum PSI."Mekanisme itu akan berat di Golkar kecuali fraksi yang ada di tangan Jokowi itu menyelenggarakan Munaslub dan mengubah AD/ART, kecuali itu terjadi," jelasnya. (oso/din)
Dikirim dari iPhone saya
Editor : Satria Pradika