RADAR JOGJA - Banyaknya pejabat eselon dua yang rangkap jabatan menjadi pelaksana tugas (Plt) kepala organisasi perangkat daerah (OPD) kembali mengundang sorotan. Bahkan mayoritas fraksi di DPRD DIY mendesak Pemprov DIY tidak lagi mengulur-ulur alias menunda pengisian jabatan asisten, kepala dinas, kepala badan, dan kepala biro.
Sampai saat ini ada tujuh jabatan kepala OPD yang lowong. Adapun tujuh kepala OPD yang merangkap menjadi Plt itu meliputi Kepala Dinas PMPTSP Agus Priono sebagai kepala dinas pariwisata, Kepala Dinas PUPESDM Anna Rina Herbranti menjadi Plt kepala badan kesbangpol, serta Kepala BKD Amin Purwani merangkap Plt asisten pemerintahan dan kesejahteraan umum.
Kemudian Kepala BPKA Wiyos Santoso sebagai Plt kepala dinas perhubungan, Staf Ahli Gubernur Sukamto menjadi Plt kepala biro bina mental dan spiritual, Kepala Pelaksana BPBD Noviar Rahmad sebagai Plt kepala Satpol PP serta Wakil Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan R Hery Sulistio Hermawan merangkap Plt kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan.
“Tujuh Plt kepala OPD itu bukan jumlah yang sedikit,” ucap Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIJ Rb. Dwi Wahyu Budiantoro Senin (5/8).
Menyikapi situasi seperti itu, Dwi setuju agar kinerja Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) DIY segera dievaluasi. Anggota dewan dari Dapil Kota Jogja itu menilai, tertundanya pengisian jabatan eselon dua bakal menghambat karir eselon di bawahnya. Ibarat gerbong kereta, satu gerbong di depan ngadat, gerbong di belakangnya ikut terhenti. “Seperti sepur-sepuran,” ucapnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS Amir Syarifudin meragukan efektivitas penempatan beberapa orang kepala OPD menjadi Plt. Bukan tanpa alasan Amir mengungkapkan itu. Dia menunjuk pengangkatan Kepala Dinas PUPESDM Anna Rina Herbranti sebagai Plt kepala badan kesbangpol dan Kepala BPKA Wiyos Santoso menjadi Plt kepala dinas perhubungan.
Sebelum mendapatkan tugas sampingan, Anna mengepalai instansi yang beban tugasnya tidak ringan. Ada beragam persoalan yang harus diselesaikan dinas PUPESDM. Misalnya kasus penambangan, banyaknya jalan provinsi yang rusak dan seabrek pekerjaan rumah (PR) lainnya.
“Belum semua pekerjaan itu bisa dituntaskan,” ujar Amir. Di tengah berbagai tugas itu, Anna sekarang mendapatkan tugas sampingan sebagai Plt kepala badan kesbangpol. Di tahun politik menjelang pilkada serentak ini, peran kepala badan kesbangpol cukup sentral. “Mestinya kepala badan kesbangpol bukan jabatan samben,” kritiknya.
Begitu pula dengan Kepala BPKA Wiyos Santoso yang sekarang merangkap sebagai Plt kepala dinas perhubungan. Kedua OPD itu sama-sama memiliki beban tugas yang berat. Seharusnya kedua instansi itu diisi dengan pejabat definitif.
Belajar dari manajemen organisasi, jabatan dalam organisasi yang terlalu lama kosong dari sisi manajemen sumber daya manusia menimbulkan pertanyaan. Jangan-jangan organisasi tersebut tidak diperlukan. “Karena nyatanya dirangkap dengan Plt juga jalan,” ungkap Amir.
Diingatkan, organisasi yang normal, ketika salah satu bagian sistemnya ada yang tidak lengkap menjadi terganggu. Tapi kalau tetap berjalan normal, lagi-lagi Amir mengajukan pertanyaan. “Jangan-jangan bagian dari sistem tersebut tidak diperlukan oleh organisasi,” sentilnya.
Ketua Fraksi PKB Aslam Ridlo mewanti-wanti agar pemprov mengadakan percepatan investasi SDM. Selanjutnya, kompetensi ASN juga diperkuat. Desakan itu sengaja disampaikan karena Aslam mencatat, kejadian banyaknya jabatan kosong dan diisi Plt bukan kali ini terjadi. “Terulang dan terus terulang,” bebernya. Dari sisi jumlah, kekosongan hingga tujuh jabatan itu terhitung paling banyak sepanjang tiga tahun terakhir.
Aslam berharap pemprov bisa belajar dari pengalaman. Dia ingin sebelum penerapan kelembagaan baru pada awal Januari 2025, kekosongan jabatan itu sudah bisa diatasi. Tak ada lagi jabatan eselon dua yang lowong.
Ketua Fraksi PAN Arif Setiadi sepakat dengan pandangan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Rb. Dwi Wahyu Budiantoro. Kekosongan tujuh kepala OPD bukan jumlah sedikit. Arif memberikan ilustrasi, jumlah tujuh Plt itu bisa untuk membentuk tim voli atau basket. “Kalau voli cadangannya satu dan basket tersisa dua sebagai pemain cadangan,” sindirnya.
Senada dengan pimpinan fraksi lain, Arif mendesak pada Agustus ini pengisian tujuh kepala OPD harus sudah ada kepastian. Apakah memakai manajemen talenta (talent pool, Red) atau lelang terbuka. Kalau pemprov condong ke manajemen talenta, mestinya waktunya bisa lebih singkat.
Dari pencermatannya, kapasitas para pejabat eselon tiga di pemprov sebenarnya banyak yang mumpuni. “Mereka pinter-pinter karena telah mengikuti diklat kader,” ujarnya. Diingatkan, bila tak segera diberi kesempatan promosi, muncul pertanyaan diselenggarakannya diklat kader untuk apa. Bahkan mereka lolos mengikuti diklat kader kepemimpinan, justru banyak yang tidak mendapatkan posisi.
Karena itu, Arif kembali menyoal konsep diklat kader yang tujuannya menyiapkan kader. Kalau setelah lulus tidak kunjung mendapatkan posisi, lantas untuk apa diklat kader tersebut. “Malah bisa membuat stres dan down. Bisa-bisa jadi syndrome,” katanya khawatir. Ironisnya, dari informasi yang diterima Arif, ada sejumlah pihak yang tidak terjaring lulus diklat kader, malah melenggang mendapatkan jabatan. (kus/laz)
Editor : Satria Pradika