RADAR JOGJA - Belasan pedagang Teras Malioboro 2 (TM2) mendatangi Pemkot Jogja, Senin (5/8). Mereka menuntut agar bisa dilibatkan dalam proses relokasi ke tempat baru. Ada 1.042 pedagang yang akan direlokasi.
Pemprov DIY sudah menyiapkan dua tempat untuk relokasi. Yakni di bekas Toko Makmur Jaya, kawasan Pecinan, Ketandan dan di samping parkiran Beskalan atau depan Ramai Mall.
Ketua Paguyuban Koperasi Tri Dharma Arif Usman mengatakan, para pedagang selama ini tidak pernah dilibatkan dalam proses relokasi. Sebab tidak ada komunikasi antara pemerintah dengan para pedagang yang akan dipindahkan.Oleh karena itu, Arif berharap, dalam proses relokasi tersebut pemerintah bisa kembali membuka ruang komunikasi.
Sehingga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam proses relokasi tersebut pun dapat disesuaikan dengan keinginan para pedagang.“Kami adalah subyek bukan objek. Sehingga setiap kali ada kebijakan sebagai subjek kami akan dilibatkan,” ujar Arif.
Para pedagang juga menuntut agar Detail Engineering Design (DED) bisa berubah. Dalam artian, pedagang bisa dilibatkan dalam proses pembahasan bersama dengan para pemangku kebijakan.
Sebab, minimnya komunikasi kedua belah pihak merupakan salah satu kendala dalam proses relokasi pedagang TM2. Baik itu dari Dinas Kebudayaan Kota Jogja maupun UPT Malioboro. Sehingga timbul banyak permasalahan dalam prosesnya.
Arif mengapresiasi langkah Pemkot Jogja yang telah membuka ruang dialog antara pedagang pemerintah pada Senin (5/8). Lantaran selama ini para pedagang belum pernah difasilitasi untuk memberikan masukan-masukan kepada pemerintah terkait dengan relokasi tersebut.“Semoga pj wali kota bisa menerima dan menampung apa yang selama ini kami rasakan dan keluhkan,” ungkap Arif.
Pj Wali Kota Jogja Sugeng Purwanto menyampaikan, kehadiran TM2 merupakan lokasi sementara bagi para pedagang. Pemkot Jogja dan Pemprov DIY sudah menyediakan lokasi yang lebih baik bagi para pedagang.
Dalam proses relokasi pedagang TM2 pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi sejak dua tahun lalu. Dia pun memastikan, dalam proses relokasi pihaknya tidak akan mengeluarkan kebijakan yang akan mengurangi hak-hak para pedagang.“Kami tidak mengurangi hak mereka dan tidak menambah jumlah pedagang,” tegas Sugeng. (inu/din)