RADAR JOGJA - Memasuki triwulan ketiga 2024 ini rangkap jabatan eselon dua yang diangkat sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov DIY belum berhenti. Bahkan terus bertambah. Sejak Kamis 1 Agustus kemarin, ada tambahan tiga Plt kepala dinas, badan, dan asisten.
Tambahan itu terdiri atas, Kepala Dinas PUPESDM DIY Anna Rina Herbranti, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY Amin Purwani dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) DIY Agus Priono.
Anna berdasarkan Keputusan Gubernur DIY No. 158/Pem.D/UP/D.4 diangkat sebagai Plt kepala Badan Kesbangpol DIY menggantikan Dewo Isnu Broto Imam Santoso yang pensiun per 1 Agustus 2024. Pertimbangan serupa berlaku bagi pengangkatan Amin sebagai Plt Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum Setprov DIY.
Amin menggantikan Dewo, seniornya semasa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) yang memasuki purna tugas. Amin diangkat berdasarkan keputusan gubernur DIY No. 159/ Pem.D/UP/D.4.
Selain menjabat kepala Badan Kesbangpol, Dewo sejak tahun lalu merangkap Plt asisten pemerintahan dan administrasi umum. Setahun lalu Dewo menggantikan Sumadi yang pensiun per 1 September 2023.
Sedangkan Agus menjadi Plt kepala dinas pariwisata. Dia mengisi kursi yang ditinggalkan Singgih Raharjo yang mengajukan pensiun dini karena hendak maju sebagai calon wali kota Jogja. Dasar pengangkatan Agus keputusan gubernur DIY No. 157/ Pem.D/UP/D.4.
Banyaknya kepala OPD yang merangkap menjadi Plt di dinas, badan, dan biro itu mengundang sorotan Ketua Fraksi PAN DPRD DIY Arif Setiadi. Dia menilai kurang baik kelembagaan daerah terlalu banyak diisi Plt. “Apalagi asisten pemerintah dan administrasi umum itu sampai dua kali terjadi pergantian Plt. Plt kok diganti lagi Plt. Plt sampai ulang tahun,” sindir Arif Kamis (1/8).
Dia juga mengkritisi pengangkatan beberapa kepala OPD yang beban tugas instansinya senenarnya tidak ringan. Tapi masih dibebani tugas sebagai Plt. Dia mencontohkan seperti Wiyos Santoso. Sebagai kepala BPKA, beban pekerjaan sehari-hari tidak bisa disebut ringan. “Sekarang masih ditambahi sebagai Plt kepala dinas perhubungan. Sama-sama punya beban tugas yang berat,” katanya.
Hal sama dialami Anna Rina Herbranti. Sebagai kepala Dinas PUPESDM, Anna mendapatkan tugas sampingan sebagai kepala Badan Kesbangpol. Ini pengalaman baru bagi Anna. Alumnus Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) itu sekarang harus mengurusi masalah sosial politik.
Setali tiga uang dengan Amin Purwani, kepala BKD merangkap sebagai Plt asisten pemerintahan dan administrasi umum. Beban pekerjaan BKD hampir sama dengan BPKA, dinas PUPESDM maupun dinas perhubungan. Relatif cukup tinggi.
Meski begitu, dibandingkan Anna, Amin punya rekam jejak sebagai Plt kepala OPD lebih dari sekali. Dia pernah menjabat Plt Inspektur DIY dan kepala badan diklat. Jabatan Plt asisten pemerintahan dan administrasi umum merupakan pengalaman ketiga.
Di bagian lain, Arif juga meminta pemprov secepatnya meninjau ulang kebijakan permainan dakon dalam mengisi sejumlah kekosongan jabatan eselon dua. Sebab, pola dakon itu hanya bersifat sementara. Memindahkan posisi yang semula kosong diisi dengan cara menggeser pejabat. Tapi tetap menimbulkan lowongnya jabatan kepala OPD di instansi lain. “Contoh kebijakan dakon itu seperti pergeseran kepala dinas perhubungan menjadi kepala Bappeda,” bebernya.
Kepala Dinas Perhubungan DIY semula dijabat Ni Made Dwipanti Indrayanti. Sejak Rabu (10/7) Ni Made digeser menjadi kepala Bappeda yang lowong. Selama lebih dari setahun jabatan kepala Bappeda kosong. Hanya diisi Plt yang dipercayakan kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Tri Saktiyana. Kepala Bappeda sebelumnya dijabat Beny Suharsono. Beny promosi dan dilantik sebagai Sekprov DIY pada 22 Mei 2023 lalu.
Menanggapi banyaknya jabatan eselon dua yang diisi Plt, Beny mengatakan, salah satu faktor yang menjadi pemicu karena adanya gap atau kesenjangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemprov. Antara eselon dua dengan eselon di bawahnya terutama eselon tiga terjadi gap yang mencolok. “Gap itu yang harus dicarikan solusi,” kata Beny di gedung dewan.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah penataan dan penguatan data kepegawaian. Beny memberikan sinyal untuk mengisi beberapa jabatan eselon dua yang kosong tidak akan memakai mekanisme lelang terbuka. Namun dia cenderung memilih dengan cara talent pool.
Menurut Beny, pelaksanaan manajemen talenta diawali dengan penyediaan data potensi dan kompetensi ASN. Data potensi dan kompetensi tersebut dapat dijadikan acuan dalam pengambilan berbagai keputusan strategis, keputusan karir pegawai, dan rencana pengembangan kompetensi pegawai.
Saat ditanya kapan kebijakan talent pool dilaksanakan, Beny menjawab dengan tertawa. “Nek diomongke sak iki ndak heboh (kalau diumumkan sekarang bisa heboh, Red),” ucap Beny sambil memasuki mobil dinasnya Fortuner hitam. (kus/laz)
Editor : Satria Pradika