RADAR JOGJA - Permintaan atau demand rumah subsidi dari tahun ke tahun samakin meningkat. Hal ini merujuk pada data di SIKASEP dan SIKUMBANG sesuai yang diungkap oleh Ketua Umum DPP Apersi Djunaidi Abdilah.
Ketua DPD Apersi Jateng-DIY Slamet Santoso menjelaskan, dari data tersebut, ada sekitar 300 ribu unit keputuhan rumah subsidi dalam setahun di seluruh Indonesia. Hanya saja, Kementrian PUPR pada tahun 2024 sudah menetapkan rencana Strategis (Rastra) sesuai Perpres 18 Tahun 2020 yaitu menjadi 220 ribu unit.
Namun kenyataannya, tahun ini hanya dianggarkan 160 ribu unit untuk rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Jumlah ini turun dari 2023 yang taegetnya mencapai 230 ribu unit. Baik untuk rumah FLPP maupun subsidi selisih bunga (SSB). "Itupun masih ada belasan ribu rumah subsidi yang belum bisa akad KPR karena kuota habis pada 9 Desember 2023," bebernya Rabu (31/7/2024).
Dengan jumlah yang semakin turun, kuota rumah subsidi (FLPP) tahun ini akan habis pada Agustus. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran dan keresahan seluruh pengembang yang tergabung dalam Apersi Jateng-DIY.
Menurut Slamet, jika permasalahan kuota ini tidak diatasi, maka akan banyak pegembang yang bermasalah. Terutama soal cash flow. Karena tidak ada pemasukan dari bulan September-Desember. "Bahkan mungkin sampai dengan Januari 2025," keluhnya.
Padahal, lanjutnya, sebagian besar pengembang perumahan yang tergabung dalam Apersi Jateng-DIY menggunakan pembiayaan perbankan. Sehingga berkurangnya kuota rumah subsidi akan mengakibatkan banyaknya pengembang yang gagal bayar (NPL). "Dan pada akhirnya akan gulung tikar," tegasnya.
Berdasarkan kajian IPB tahun 2021, tentang dampak sosial ekonomi dari program FLPP, pembangunan perumahan memiliki multiplier effect pada 185 sektor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan perumahan merupakan sektor padat karya yang memiliki peran sebagai pendorong dan penggerak bagi perkembangan ekonomi masyarakat sekitar.
Sebagai contoh, jumlah tenaga kerja yang terlibat langsung maupun tidak langsung pada sektor perumahan mencapai 30,34 juta orang. Dari jumlah tersebut, total pekerja yang langsung terkait dengan sektor perumahan sebesar 19,17 juta orang. Sedangkan pekerja yang tidak langsung terkait dengan industri pada sektor perumahan sebesar 11,17 juta orang.
Begitupula juga berdasarkan hasil kajian BTN tahun 2020. Pembangunan perumahan di satu kawasan akan berdampak pada tumbuhnya ekonomi di wilayah tersebut dan akan membentuk struktur sosial yang lebih baik bagi pertumbuhan anak dan keluarga. Sedikitnya terdapat lima sektor ekonomi terbesar yang mengalami dampak ekonomi dari sektor perumahan sehingga setiap tambahan anggaran Rp 1 pada sektor perumahan akan menciptakan output terhadap ekonomi sebesar Rp 2,15. "Apabila ditahun ini tidak ada penambahan kuota maka saya yakin akan berdampak penurunan pada sektor lain yang merupakan sektor ikutan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ucapnya.
"Kami DPD Apersi Jateng-DIY meminta kepada seluruh kementrian dan lembaga terkait agar ada penambaha kuota minimal 60 ribu unit rumah subsidi bagi MBR tahun ini," harap Slamet. (eno)