JOGJA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar rapat koordinasi dengan seluruh Bupati atau Penjabat Bupati/Walikota se DIY di Ndalem Ageng, Kompleks Kepatihan Yogayakarta, Rabu (24/7/2024). Koordinasi tersebut membahas mengenai masalah sampah yang terjadi di DIY khususnya progres desentralisasi sampah dari masing-masing daerah.
Gubernur DIY Hamengku Buwono X (HB X) menyampaikan koordinasi tersebut membahas kerjasama yang dilakukan dengan kementerian keuangan. Hal itu untuk membantu meringankan beban pemkab maupun pemkot dalam penanganan sampah.
"Jadi kami punya kerjasama dengan departemen (kementerian) keuangan untuk pembiayaan lewat PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia)," ujarnya saat ditemui selepas acara koordinasi di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (24/7/2024).
Menurutnya, terdapat dua hal penanganan yang harus dilakukan dalam permasalahan sampah. Pertama yakni peran masyarakat dalam pengolahan atau pemilahan sampah di level rumah tangga.
"Kerjasama itu nanti diolah di setiap Kelurahan, sudah dipilah," tuturnya.
Sampah yang telah dipilah itu nanti akan dibawa ke ITF Pusat Karbonasi di Bawuran sebagai bahan baku pembuatan barang-barang industri. Di dalam koordinasi juga disampaikan bahwa barang industri yang dimaksud yakni meubel dan sebagainya. Sampah di Jogja nantinya akan diubah menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
"Jadi sampah itu bukan buangan tapi punya arti komersial. Bukan hanya sekadar dianggurin tapi di Jogja bisa menjadi bahan baku industri," jelasnya.
Sejalan dengan itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIY Beny Suharsono menambahkan koordinasi tersebut memunculkan komitmen bersama untuk penyelesaian masalah sampah di seluruh kabupaten kota.maka dari itu, Pemprov DIY perlu dukungan para pemangku kebijakan di setiap daerah.
"Kami cek betul pengembangan peta jalannya masing-masing kabupaten/kota, progres TPS3R-nya seperti apa, mampu berapa volumenya, targetnya berapa, jadi nanti apakah titik tertentu mampu diselesaikan oleh pemkab atau kerjasama antar kabupaten dan kota," jelasnya.
Hasil pengolahan sampah di ITF Bawuran diharapkan mampu memunculkan kegiatan ekonomi baru untuk kesejahteraan masayarakat. Sampah yang dibuang kini bisa menjadi uang.
Sementara itu, teknis kerjasama dengan PT PII bisa berupa fasilitasi terkait penanganan sampah di setiap kabupaten/kota. Ia mengatakan, PT PII tidak secara langsung memberikan uang namun dengan pendampingan teknis, manajemen dan penjaminan.
"Masing-masing Kabupaten/kota sedang menyusun peta jalan agar sejalan dengan tata kelola dari PII, termasuk bisa mencarikan sumber dana," tuturnya. (oso)
Editor : Iwa Ikhwanudin