JOGJA - Kebijakan Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menghapus jurusan IPA, IPS dan Bahasa di SMA memicu gesekan antara orang tua dan pihak sekolah.
Kepala SMAN 11 Jogja Suhirno mengatakan,hilangnya tiga jurusan pada tahun ajaran baru 2024-2025 mengakibatkan hubungan antara pihak sekolah dengan orang tua menjadi kurang harmonis.
"Mereka (orang tua siswa) protes. Mereka komplain saat proses pemilihan mapel (mata pelajaran)," kata Suhirno pada Kamis (18/7/2024).
Ini tidak lepas dari dampak kebijakan Kemenristek terkait penghapusan jurusan IPA, IPS dan Bahasa. Para orang tua mengira, setelah tiga jurusan dihapus maka peserta didik bebas memilih mapel sesuai dengan keinginan.
"Akibatnya ada ketidakharmonisan antara keinginan orang tua dengan program pemerintah," ujarnya.
Kata Suhirno, maksud dari penghapusan tiga jurusan tersebut baik. Artinya bebas merdeka memilih jurusan sesuai dengan keinginan anak. Tetapi tidak sedikit para orang tua tidak memahami kondisi sekolah.
"Dikiranya bebas itu bisa memilih sesuai keinginan, tapi tidak melihat kondisi sekolah itu ono tenagane ora (ada guru yang berkompeten atau tidak)," ungkapnya.
Ingin mengakomodir harapan orang tua, namun jumlah tenaga pendidik kurang. Di sisi lain sekolah tidak boleh mengambil guru honorer. Hanya saja penjelasan dari sekolah mengenai kendala tidak dihiraukan orang tua.
"Hampir semua sekolah, siswa yang naik ke kelas F atau dari kelas X ke XI itu muncul masalah. Pusing sekolah," ucapnya.
Harus dengan sabar menjelaskan supaya orang tua supaya bisa memahami kondisi pengajar di sekolah. Solusinya, dibuatlah kebijakan pemilih mapel ditentukan dengan pertimbangan kompetensi akademik, serta bakat dan minat.
"Dari mana kami mengetahuinya (akademik, bakat dan minat)? kami melakukan pemetaan disamping nilai rapor kelas X dan psikotes. Itu menjadi dasar untuk memberikan pemahaman kepada orang tua siswa," jelasnya.
Sementara itu, pengamat pendidikan Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Prof. Suyatno mengatakan, penghapusan tiga jurusan merupakan dampak dari penerapan Kurikulum Merdeka. Menurutnya, secara umum kebijakan tersebut tanpa melalui perencanaan yang matang.
"Ini memang soal pendekatan, cara pandang, teori yang dianut oleh pemegang kebijakan," kata Suyatno.
Secara teoritis perbedaan cara pandang ada plus minusnya masing-masing. Jika dulu siswa disiapkan sebagai ahli dalam bidang tertentu secara mendalam, sekarang lebih disiapkan agar memiliki kecakapan yang generalis.
"Kebijakan penghapusan jurusan di SMA berdampak ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus adaptif terhadap perkembangan dan kebijakan terbaru," jelasnya.
Termasuk program studi (prodi) di perguruan tinggi juga harus berubah, karena nomenklatur prodi di perguruan tinggi selama ini juga cenderung mengikuti rumpun keilmuan sekolah menengah. (gun)
Editor : Iwa Ikhwanudin