JOGJA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Hamengku Buwono X (HB X) resmi melantik Ni Made Dwi Panti Indrayanti sebagai Kepala Bappeda DIY di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, Rabu (10/7/2024).
HB X berikan empat PR (Pekerjaan Rumah) kepada kepala Bappeda yang baru dilantik.
HB X mengatakan pelantikan tersebut merupakan salah satu jalan regenerasi berkelanjutan di jenjang ASN Pemprov DIY.
Hal itu bertujuan untuk mempercepat laju kendaraan birokrasi agar cepat sampai pada tujuan.
"Kinerja Bappeda kerap menjadi indikator sukses atau tidaknya proses pembangunan," ujar HB X, Rabu (10/7/2024).
Setelah dilantiknya Kepala Bappeda baru, HB X memberikan empat PR kepada Ni Made Dwi Panti Indrayanti.
Harmonisasi perencanaan, terutama dalam basis keistimewaan dan non keistimewaan menjadi PR yang pertama kali disampaikan oleh HB X.
"Penguatan kapasitas pemberdayaan penelitian perencanaan, mengingat potensi transformasi Bappeda menjadi Bapperinda (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah)," pesan HB X.
Dari sisi penguatan fungsi evaluasi pembangunan terutama dalam memberikan input perencanaan serta meningkatkan koordinasi dan penyelarasan antara perencanaan dan penganggaran juga menjadi catatan penting bagi Kepala Bappeda baru.
Terakhir adalah terkait capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) agar dipertahankan dan ditingkatkan.
"Kepala Bappeda juga harus aktif mencermati momentum transisi nasional pemerintahan pusat, yang akan segera bergulir," tuturnya.
Sejalan dengan itu, Ni Made berkomitmen untuk melaksanakan tugas atau PR dari Gubernur DIY tersebut.
Namun pihaknya akan melakukan konsolidasi internal dengan pihak Bappeda yang nantinya akan dilanjutkan dengan pihak eksternal.
"Kembali lagi ke rumah lama."
"Ya gapapa memang saat ini sudah era yang berbeda karena (pegawai) baru-baru dan muda-muda," ujarnya.
Langkah pertama yang akan ia kerjakan adalah pada tataran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Menurutnya, RPJPD DIY tergolong spesial karena kebijakan top down dari PRJP Nasional indikatornya dinilai cukup memberatkan.
"Kami harus mem-break down lagi ke RPJPD dan harus diimplementasikan," tandasnya.
Dengan motor karyawan yang banyak berusia muda tersebut diharapkan bisa memunculkan inovasi dan kreativitas.
Komitmen yang sama diperlukan untuk menyelesaikan PR yang diberikan Gubernur. (oso)
Editor : Iwa Ikhwanudin