RADAR JOGJA - Pedagang Teras Malioboro (TM) 2 melakukan audiensi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dijembatani Komisi B DPRD DIY di Lantai 2 Kantor DPRD DIY, Jumat (5/7). Audiensi terkait tuntutan pelibatan para pedagang dalam proses rencana relokasi ke Beskalan dan Ketandan.
Audiensi dihadiri tiga paguyuban yang berada di TM 2, yakni Paguyuban Tri Dharma, Lesehan Malioboro, dan Titik 0 Yogyakarta. Mereka dipertemukan dengan beberapa OPD DIY seperti Paniradya Pati Keistimewaan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PUP ESDM, dan dinas terkait lainnya.
Audiensi berjalan sekitar dua jam dengan dipimpin Ketua Komisi B DPRD DIY Andriana Wulandari dan ditemani anggotanya, RM. Sinarbiyat Nujanat. Audiensi menghasilkan beberapa pokok simpulan yakni mendorong keterlibatan pedagang dalam proses detail engineering desain (DED) pembangunan relokasi pasar di Beskalan dan Ketandan.
Ketua Koperasi Paguyuban Tri Dharma Arif Usman menyampaikan, dalam proses relokasi, anggota Tri Dharma merasa tidak dilibatkan. Selain itu, juga terdapat beberapa agenda dugaan intimidasi beberapa anggota Tri Dharma yang dilakukan dinas terkait, dalam hal ini wilayah Pemkot Jogja.
Intimidasi dalam bentuk ancaman apabila tidak patuh tidak dapat lapak atau mendapatkan lapak area belakang. "Kita bukan menolak relokasi, tapi menolak karena tidak adanya ajakan partisipasi paguyuban untuk itu," ujarnya saat audiensi.
Koordinator Paguyuban Pedagang Tridharma Upik Supriyati juga menyampaikan relokasi di TM 2 menjadikan omzet para pedagang anjlok. Relokasi dianggap perlu menjadi pembelajaran karena dinilai tidak menyejahterakan tapi malah sebaliknya. "Saya sendiri (lapak) di sebelah barat depan. Ya, 14 hari tidak laku," ujarnya.
Menurutnya, rencana relokasi di Kentandan dan Beskalan akan menambah kondisi semakin parah. Hal itu karena lokasi tersebut lebih jauh dari Jalan Malioboro jika dibandingkan TM 2.
Maka dari itu Tri Dharma mendesak para pemangku kebijakan untuk dilibatkan dalam proses DED agar ke depan lebih baik daripada di TM 2. Mereka juga menekankan apabila masih belum ada komunikasi hingga mendapatkan kesimpulan yang signifikan, maka proses relokasi dihentikan terlebih dahulu.
Menanggapi hal itu, perwakilan dari Paniradya Pati DIY Nur Ikhwan mengatakan, pada Desember 2023 pihaknya telah melakukan komunikasi dengan perwakilan dari paguyuban Tri Dharma di Kepatihan. Komunikasi terkait sosialisasi DED adanya rencana relokasi ke Ketandan dan Beskalan.
"Pertemuan memang tidak ada kesimpulan, hanya menyampaikan informasi. Pada saat itu kita minta 10 orang hadir tetapi yang datang lebih banyak," ujarnya.
Pemegang kebijakan di TM 2 itu adalah dinas di Pemkot Jogja. Namun saat audiensi itu tidak ada satupun pejabat dari dinas terkait yang datang. Padahal DPRD DIY telah memberikan undangan kepada beberapa dinas terkait di Pemkot Jogja.
Saat dimintai keterangan dan tanggapan oleh pimpinan audiensi, tidak ada satupun perwakilan dinas dari Pemkot Jogja yang terlihat. Sorakan para pedagang yang ikut audiensi seketika pecah dan berakhir dengan tepuk tangan sebagai bentuk sindiran.
Andriana dalam akhir audiensi menegaskan agar proses transparasi dalam komunikasi antar OPD terkait, baik provinsi maupun kota dan pedagang untuk dilakukan. Ia juga berjanji akan mendorong sinergitas OPD.
"Yang penting komitmen komunikasi itu dilakukan dulu. Saya juga akan komunikasi dengan teman-teman di dewan kota," tandasnya.
Audiensi ditutup dengan komitmen Dinas Koperasi dan UKM DIY mengiyakan tuntutan Tri Dharma yang mengajukan waktu selama satu minggu untuk audiensi kembali. (oso/laz)
Editor : Satria Pradika