RADAR JOGJA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jogja meminta pemilih pemula mewaspadai potensi pelanggaran dalam tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada). Tidak terkecuali yang sering muncul menjelang pemungutan suara yakni politik uang.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Jogja Siti Nurhayati mengatakan, masyarakat Jogja khususnya pemilih pemula harus melakukan update wawasan tentang tahapan pilkada. Sehingga nantinya bisa menjadi pemilih yang cerdas dan menolak modus politik uang.
"Daripada menerima politik uang, lebih baik memperhatikan program kerja dan visi misi yang ditawarkan paslon wali kota dan wakil wali kota ke depan,” ujar Siti dalam keterangannya Selasa (24/6).
Siti melanjutkan, dalam tahapan pilkada tahun ini pihaknya juga akan mengawal proses pemutakhiran data pemilih. Upayanya dilakukan dengan pengawasan bersama jajaran panwascam dan pengawas kalurahan.
Selain itu, Bawaslu juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar memastikan pemilih pemula benar-benar sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Itu agar pemilih pemula bisa menggunakan hak suaranya dalam Pilkada 2024.
Ia pun meminta dalam tahap pilkada tahun ini para peserta pemilu juga dapat memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula dan pemilih rentan. Sehingga dampaknya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada.
"Sehingga tidak hanya fokus pada penggunaan hak pilih di TPS, tetapi juga mengawal pilkada Kota Jogja agar berjalan dengan jujur, adil, dan bermartabat," terang Siti.
Potensi pemilih pemula di Kota Jogja memang tergolong besar. Dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), jumlah Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) di Pilkada 2024 mencapai 12.331 jiwa
Ketua KPU Kota Jogja Noor Harsya Aryo Samudro sebelumnya menyampaikan, ada tantangan bagi petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih). Khususnya dalam upaya pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih pemula untuk Pilkada 2024.
Menurut Harsya, potensi tantangan bagi petugas nantinya penduduk yang sulit ditemui karena kesibukan pribadi. Serta sulitnya akses bagi petugas untuk masuk ke rumah penduduk yang berada di perumahan elite. "Sehingga sulit didata atau datangi," terangnya. (inu/laz)