RADAR JOGJA - Investasi properti semakin diminati masyarakat, tak terkecuali bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Saat ini, kebutuhan untuk unit rumah subsidi di tahun 2024 ini mencapai 250 ribu.
Ketua DPD Apersi Jateng-DIY Slamet Santoso menjelaskan, kebutuhan untuk subsidi rumah pada tahun ini dari kisaran antara 220 mencapai 250 ribu unit.
Namun demikian, hanya ada 166 ribu unit rumah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program subsidi. Sehingga tidak mencukupi dengan kebutuhan yang ada.
"Jumlah ini sangat kurang dengan kebutuhan rumah subsidi yang terus tumbuh. Sedangkan kuota rumah subsidi pada 2023, sudah habis terjual," katanya, Minggu (23/6/2024).
Slamet menjelaskan, kuota rumah subsidi pada tahun 2023 yang habis terjual itu dengan kuota yang disediakan mencapai 230 ribu unit. Ini baik Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun subsidi selisih bunga (SSB).
"Itupun masih ada yang belum bisa akad KPR," ujarnya.
Oleh karena itu, perlu adanya tambahan kuota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2024 minimal 60 ribu hingga 90 ribu unit untuk FLPP. Demikian pula, dengan bantuan biaya administrasi dinilai masih diperlukan untuk kalangan MBR saat akad kredit.
"Apalagi akad mulai Januari, sudah banyak bantuan biaya administrasi sudah ditalangi pengembang," jelasnya.
Sedangkan, untuk unit yang menyasar masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) dan milenial, berjumlah mulai dari 100 ribu hingga 150 ribu unit rumah.
"Ada pula untuk kalangan atas," sambungnya.
Adapun, bagi MBT dengan penghasilan Rp 8 juta hingga Rp 15 juta, diperlukan skema pembiayaan rumah komersial dengan bunga 6-7 persen per tahun untuk jangka waktu 10-15 tahun,
"Hanya saja, ada potongan tidak kena BPHTB dinaikkan dari Rp 60 juta menjadi minimal Rp 100 juta," tambahnya. (eno)
Editor : Winda Atika Ira Puspita