JOGJA - Isu Tapera yang kian hangat tak terlepas dari masalah lahan dan perumahan. Hal tersebut juga telah disuarakan oleh para pekerja atau buruh yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sejak beberapa tahun yang lalu, mereka telah menyuarakan adanya pemanfaatan SG untuk dijadikan perumahan pekerja. Wacana tersebut telah dijadikan pilot project Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY bahkan sudah dianggarkan, namun dari tahun 2017 hingga 2024 pilot project tersebut hanyalah wacana dan belum terealisasi.
Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengatakan rencana pembanguna perumahan pekerja di lahan SG pernah dibahas tahun 2017-2018. Pihaknya bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas PUPR bidang perumahan DIY dan Panitikismo Keraton Yogyakarta telah melakukan pembahasan dan bukan sekadar wacana. Hal tersebut dilakukan karena ada masukan dari para pekerja khususnya para buruh yang tergabung dalam MPBI yang mengeluhkan sulitnya mereka bisa mendapatkan rumah di Jogja karena harga tanah yang sangat tinggi.
"Kemudian kita lakukan kajian bersama yang menghasilkan rencana membuat pilot project SG yang kondisinya baik dan belum terpakai untuk dijadikan perumahan," ujarnya saat ditemui dalam kunjungan di Kantor DPAD DIY, Jumat (7/6/2024).
Menurutnya, hal tersebut karena banyak lahan SG yang masih belum difungsikan atau tidak terpakai. Bahkan, dalam pilot project tersebut sudah dipilih lahan SG yang akan dijadikan perumahan yakni di daerah Piyungan Bantul dekat kawasan Industri Piyungan.
Pembahasan tersebut sudah dalam tahap studi bahwa perumahan itu diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah artinya di bawah UMR. Akses dan infrastruktur di dalamnya rencananya akan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dalam artian para buruh bisa membeli perumahan tersebut.
"Tetapi memang karena lahan SG sifatnya tidak kemudian menjadi hak milik, tetapi mereka bisa memakai dengan sistem kekancingan atau sejenisnya," tuturnya.
Pada waktu itu, pihaknya dan tim juga telah melakukan survey lahan SG di Piyungan. Ia menyebutkan lahan tersebut terbentang sekitar 25 hektare.
"Sudah distudi dan didelienasi bahkan sudah dianggarkan untuk infrastrukturnya pada tahun 2019," jelasnya.
Namun, pilot project tersebut sampai saat ini belum berjalan. Ia mengatakan terdapat kendala perihal komunikasi yang kurang baik dengan pihak Panitikismo Keraton Yogyakarta.
"Ini kan proyeknya Pemprov, mungkin saat ini komunikasi dengan Panitikismo belum lancar sehingga belum jadi tereksekusi sampai saat ini," tandasnya.
Sampai saat ini, di lahan seluas 25 hektare tersebut belum ditemukan bangunan fisik perumahan yang direncanakan akan dibangun. Pihaknya mengatakan anggaran yang sudah dianggarkan juga akhirnya kembali ke daerah.
"Sebenarnya ini sangat bagus, kondisi teman-teman pekerja di Jogja backlog-nya sangat tinggi," ujarnya.
Kalau ada program atau perubahan yang bisa diakses oleh para buruh agar bisa meringankan. Ia menilai tanah SG difungsikan sebagai perumahan juga boleh dalam aturannya.
"Ngarso Dalem dulu juga bilang yang penting untuk kesejahteraan rakyat sesuai fungsi kemanfaatan SG," jelasnya.
Ia menyampaikan bahwa keinginan membuat rumah di Jogja dengan akses yang bagus harganya pasti sudah tidak masuk akal. Maka dari itu, rencana pilot project tersebut dinilai sangat bagus bagi kesejahteraan para buruh.
"Dulu juga sudah dipikirkan, rumahnya bisa dibikin rumah tapak atau rumah susun sehingga tanahnya lebih irit," tuturnya.
Ia berharap, Pilot project perumahan pekerja di lahan SG tersebut dapat dieksekusi kembali dengan perencanaan yang matang dan komunikasi yang lebih baik. Hal itu untuk menjawab keresahan para pekerja di DIY.
"Harapan kami entah dilanjutkan atau diperbaiki, yang pasti model seperti ini saya kira perlu dilakukan terobosan," ujarnya. (oso)
Editor : Iwa Ikhwanudin