RADAR JOGJA - Memiliki rumah merupakan impian setiap orang yang sudah bekerja. Rendahnya upah minimum kabupaten/kota di DIY menjadikan mimpi itu semakin sulit direalisasikan. Ditambah harga properti di Jogja yang dikenal sangat tinggi. Ya, makin tak terjangkau, apalagi bagi keluarga muda.
Solusi untuk bisa mendapatkan rumah, salah satunya adalah dengan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR). Itu pun harus dengan manajemen pengeluaran yang ekstra dan lebih direkomendasikan untuk pasangan muda agar cicilan setiap bulannya tidak begitu berat.
Salah seorang karyawan yang bekerja di salah satu penerbitan di Sleman, Gangga Pandega menyampaikan pendapatannya selama sebulan tidak lebih dari Rp 3 juta. Sedangkan pengeluaran hampir menyentuh angka Rp 1,8 juta. "Itu saja masih ketolong mess, jadi tidak bayar kontrakan. Hanya untuk kebutuhan sehari-hari," ujarnya saat dikonfirmasi Radar Jogja Jumat (2/6).
Dengan kondisi seperti itu, ia menilai untuk membeli rumah di Jogjakarta, apalagi di wilayah Sleman, tidak akan mencukupi. Dengan gaji segitu ia masih kesulitan menyisihkan uang untuk tabungan. "Belum lagi ketika ada darurat atau mendadak seperti sakit atau keperluan lain," tuturnya.
Pria asal Magelang ini mengaku telah bekerja tiga tahun. Sebelum tinggal di mess, ia kos di Kota Jogja dengan biaya Rp 500 ribu per bulan. "Tak pikir-pikir kok aku gak punya pegangan (uang sisa), yaudah aku mutusin buat mess," ungkapnya.
Gangga berpikir dua kali ketika akan membeli rumah di Jogja, mengingat harga tanah atau rumah yang relatif tinggi. Belum lagi pajak jaminan-jaminan setiap bulanya di tambah isu Tapera menjadi permasalahan besar baginya untuk membeli rumah di kota ini. "Di sini saja (Sleman) harganya tinggi, apalagi di Kota Jogja, wah bisa sampai miliaran," kelakarnya.
Untuk kebutuhan makan saja, ia mengaku harus mengeluarkan uang Rp 40 ribu dalam sehari. Walaupun mendapatkan gaji sedikit di atas UMR DIJ, ia tetap tidak bermimpi mempunyai rumah di Jogja. "Alhamdulilah masih bisa nabung. Tapi kalau punya rumah po yo gur arep entuk tembok se sisih (apa cuma dapet tembok satu sisi)," kelakarnya.
Sementara itu, seorang pekerja di Kota Jogja, Damar (bukan nama asli) menyebut ia saat ini masih proses mengangsur KPR rumah di daerah Sedayu, Bantul. Ia tidak kuat jika membeli rumah di Sleman, apalagi di Kota Jogja. "Wong Jogja tapi mau punya rumah di Jogja, sulit," ujarnya.
Warga asli Gamping, Sleman, ini sudah mempunyai istri dan anak, sehingga beban angsuran KPR bisa dibagi atau dicicil bersama istrinya. Sebelum memutuskan untuk KPR, ia mengontrak rumah terlebih dahulu setelah menikah.
"Saya mulai KPR tahun 2020 akhir, itu dari survei harga dulu dan ternyata Sleman paling barat harganya tetep masih tinggi sekitar Rp 350-Rp 400 juta di luas sekitar 60 meter persegi," tuturnya.
Akhirnya ia mendapatkan KPR rumah di Sedayu dengan luas rumah 89-92 meter persegi dengan tipe bangunan 36 m2 yang terdiri atas dua kamar, satu kamar mandi dan satu dapur. Total harga rumah itu Rp 295 juta dengan DP atau uang muka Rp 60 juta. "Harga segitu itu posisi rumah mepet kuburan, hanya terpisah tembok sekitar 10 cm," ungkapnya seraya terbahak.
Sistem KPR rumah itu dicicil 15 tahun, mulai 2022 di bulan Mei. Ia memilih sistem pencicilan KPR lewat BRI. Sistem pencicilan di BRI selama lima tahun jumlah cicilan flat. Artinya sama, tidak mengikuti suku bunga. Namun setelah lima tahun jumlah cicilan akan mengikuti suku bunga dan tidak ada batasan maksimal kenaikannya. "Sementara per bulan saya nyicil Rp 1,82 juta sampai lima tahun pertama," ujarnya.
Menurutnya, berdasarkan informasi yang ia dapat terkait kebijakan jumlah cicilan per bulan itu tergantung pada bank yang dipakai. Dengan cicilan itu ia merekomendasikan kepada masyarakat yang ingin KPR untuk lebih dipikirkan matang-matang. "KPR sepertinya lebih cocok untuk pasangan yang sama-sama kerja. Jadi nyicil bersama," tuturnya.
Mengatasi permasalahan cicilan itu, ia mengaku bekerja tidak hanya pada satu pekerjaan, melainkan harus mencari pekerjaan tambahan. Selain itu, istrinya juga demikian, mencari pekerjaan tambahan agar semua kebutuhan tercukupi.
"Ini aku kerja tambahan tidak cuma satu, bahkan sampai tiga. Sangat berat dengan penghasilan di Jogja bisa punya rumah di sini," ungkapnya serius.
Menurutnya, pemerintah harus bisa memberikan solusi atas permasalahan itu. Ia mencotohkan seperti harga tanah atau rumah yang semakin mahal, dipantau agar tidak mengalami kenaikan siginifikan. Untuk kenaikan UMK, ia menilai kurang bisa mengatasi permasalahan tersebut.
"Kalau UMK naik, itu kan menyesuaikan bahan pokok yang juga naik. Menurutku itu sama saja dan belum bisa untuk mengatasi mahalnya harga rumah," tandasnya.
Rumah Impian Sulit Tergapai
Karyawan swasta di DIY makin kesulitan memiliki rumah impian meski sudah bekerja bertahun-tahun. Itu karena sudah harga tanah dan rumah yang terus naik signifikan, tapi tidak sebanding dengan pendapatan yang dimiliki para pekerja.
Muhammad Burhanudin, seorang kurir yang pendapatannya di atas UMK Jogja mengaku sudah beberapa tahun bekerja, tapi tetap saja sulit untuk bisa punya rumah di Jogja, di daerah pinggiran sekalipun. Sudah tiga tahun dia dengan keluarga kecilnya mengontrak rumah di kawasan Kotagede, Jogja.
"Penghasilan selama kerja di sini tidak mencukupi untuk beli rumah, meskipun penghasilan saya di atas UMK," bebernya Minggu (2/6). Menurutnya, kesulitan itu disebabkan karena harga rumah di DIY yang terlalu tinggi untuk para pekerja.
Mahalnya harga rumah dititikberatkannya pada lokasi-lokasi yang cukup dekat dengan pusat kota. Memang masih ada yang murah, tetapi lokasinya sangat memakan waktu atau berada di pinggiran DIY.
Untuk memilih pilihan cicilan rumah melalui KPR, menurutnya, itu tidak mungkin dilakukan. Itu karena harus membayar cicilan selama bertahun-tahun kadang sampai 20 tahun . "Saya nyicil sejuta sebulan selama setahun aja lama banget kok," keluhnya.
Burhan menuturkan, untuk membeli rumah menyicil saja sudah sulit, apalagi secara tunai, tentu sangat sulitnya berlipat ganda. Dia mencontohkan, ketika penghasilannya Rp 3,5 juta sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari.
Hal senada juga diungkapkan seorang pekerja perempuan, Prizkilla Intan. Karyawan swasta asal Jawa Tengah ini sekarang masih kos di Gejayan, Sleman.
Dia juga memiliki penghasilan lebih dari UMK Jogja, tetapi tetap saja membeli rumah rasanya seperti mimpi di siang bolong.
"Biaya hidup di Jogja makin mahal. Untuk nabung bisa, tetapi tidak seberapa hasilnya. Kalau mau punya rumah dengan gaji sekarang susah, harus punya tambahan lain," bebernya.
Menurutnya, faktor penyebab sulitnya membeli rumah karena UMK Jogja yang rendah. Sedangkan biaya hidup sehari-hari tidak setara dengan penghasilannya. Baginya harus ada regulasi ulang terkait jual beli rumah di Jogja atau mereformasi UMK-nya.
Selain itu, ada juga Putri Puspitasari yang sudah bekerja sebagai karyawan swasta di Jogja selama 2,5 tahun. Dia tidak hanya bergelut dengan penghasilan yang pas-pasan sebagai pekerja Jogja untuk kebutuhan sehari-hari. Lebih dari itu, perempuan 25 tahun ini masih menjadi sandwich generation yang terkadang membiayai keluarganya juga.
Menurutnya, jangankan membeli rumah secara tunai, menyicilnya melalui skema KPR dengan penghasilan Jogja rasanya sulit tergapai. "Setahu saya, DP cicilan rumah saja sudah lima hingga 10 kali gaji per bulan," keluhnya.
Tentunya menyicil sekalipun akan sangat sulit untuk sandwich generation sepertinya. Di saat yang bersamaan, alokasi gaji selanjutnya tidak mesti hanya untuk cicilan rumah. Tetapi juga untuk kebutuhan sehari-hari seperti bayar listrik, air dan lainnya. (oso/rul/laz)