RADAR JOGJA - Rencana pemerintah memotong 3 persen gaji setiap bulanya untuk iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), disambut beragam para pekerja di Yogyakarta. Sebagian besar tidak setuju dengan kebijakan tersebut karena potongan itu dinilai memberatkan.
"Engga sepakat. Potongannya lumayan besar. Bagiku rumah belum terlalu penting, karena aku belum menikah. Dana buat rumah itu buat keseharian dulu dan bisa nanti-nanti," ungkap Nadia Marbun, salah seorang pekerja di RS Pratama Jogja kepada Radar Jogja, kemarin (27/5).
Nadia mengaku belum pernah mendengar soal wacana kebijakan itu. Menurutnya, gaji yang ia peroleh sesuai upah minimum kota/kabupaten (UMK) di Yogyakarta tidak mencukupi untuk bisa membeli rumah. "Mending gaji buat kehidupan sehari-hari daripada nanti ngutang," tuturnya.
Ia mengaku gajinya pas-pasan untuk hidup sehari-hari. Ia juga memiliki utang yang mesti dibayar, sedangkan untuk menabung jadi hal yang tak mesti bisa dilakukan.
Nadia sendiri kini masih tinggal bersama orang tuanya di daerah Godean, Sleman. "Kalaupun dipotong, naikkan gaji. UMR (UMK, Red) Jogja jangan gini-gini terus," keluhnya.
Hal senada juga disampaikan Partono, seorang pekerja kebersihan di Mal Lippo. Menurutnya, kebijakan itu kurang tepat karena banyak orang desa yang masih memiliki tanah dan rumah. "Saya sudah punya rumah sendiri dari warisan," ujar laki-laki asal Bantul ini.
Gajinya yang sesuai UMK banyak dihabiskan untuk kehidupan sehari-hari dan membantu orang tuanya yang sudah tidak bekerja. Selain itu, ia mesti mengikuti acara-acara di desa seperti hajatan.
Partono mengaku belum mendengar soal rencana kebijakan iuran Tapera dengan cara dipotong dari gaji bulanan. Ia juga menilai gaji pekerja di Jogjakarta akan kesulitan untuk bisa memiliki rumah secara mandiri. (cr1/laz)