RADAR JOGJA - Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, Bantul, sejak 23 Juli 2023 lalu menyebabkan kondisi sampah di DIY semakin tidak terkendali.
Dampak dari penutupan TPA Piyungan itu pun ternyata membuat pemerintah Kabupaten/Kota turut kalang kabut menangani persoalan sampah itu.
Depo-depo sampah yang terlah tersedia pun saat ini sudah penuh dan tak terangkut.
Sehingga sampah dari warga pun dibuang sembarangan ketika depo-depo itu tak bisa lagi menampung.
Kondisi sampah tak tertangani itu berpotensi mencoreng Yogyakarta sebagai Kota Wisata yang semestinya bersih dari sampah.
Seperti salah satu warga Kota Jogja Suparman yang menyampaikan masalah sampah itu sebetulnya masalah yang telat ditangani oleh Pemerintah.
Baginya selama ini masalah sampah itu tidak pernah digubris oleh pemerintah dulunya dan cuma digampangkan saja.
"Tapi karena sekarang benar-benar yang namanya sampah itu jadi masalah yang paling pelik. Jadinya ya seperti ini. Di mana-mana ada tumpukan sampah, di mana-mana banyak komplain, dan tidak pernah terkondisikan," jelasnya, Sabtu (18/5).
Pria yang berprofesi sebagai penarik gerobak sampah itu menuturkan, sesungguhnya sampah tidak harus dipilah-pilah karena itu tidak efektif.
Seharusnya ada mesin khusus untuk pemusnahan sampah untuk membakarnya namun tetap ramah lingkungan.
Suparman mengaku resah dengan kondisi seperti ini.
Sebagai warga yang peduli sampah, Suparman berharap agar pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti masalah sampah ini.
Baca Juga: Gunakan Motor Antik, Novida Kartika Hadi Kembalikan Formulir ke DPC PDIP Kulon Progo
Karena baginya akan sangat malu jika Kota Jogja yang memiliki julukan Kota Pelajar untuk menangani masalah sampah saja tidak bisa.
"Kalau sekarang saya sebut Jogja itu tidak istimewa. Karena banyak sampah," tegasnya.
Masyarakat Peduli Sampah asal Piyungan Bantul Lilik Raharjo menegaskan persoalan sampah ini akan selesai jika peraturan daerah (perda) soal aturan sampah dari Kabupaten/Kota itu ditegakkan dengan tegas.
Hal itu supaya tidak ada pembuang sampah ilegal yang membuang sampah sembarang di setiap Kabupaten/Kota.
"Artinya siapapun yang tertangkap tangan membuang sampah disembarang tempat apapun itu perlu ditegakkan juga," ucapnya.
Selain menegakkan perda, Lilik menyampaikan pemerintah di setiap Kabupaten/Kota juga perlu menyediakan fasilitas yang memadai untuk pengolahan sampah bagi masyarakat.
"Harapannya masyarakat sadar betul bahwa membuang sampah sembarangan itu juga tidak baik. Artinya banyak pencemaran termasuk pandangan juga tidak enak," tuturnya.
Sementara Sekertaris Provinsi DIY Beny Suharsono menyampaikan saat ini dari pemprov akan melakukan tindakan kongkret untuk penanganan sampah tersebut.
Pihaknya akan membantu setiap kabupaten/Kota pasca diterapkannya desentralisasi sampah.
"Tentu ini bertahap dan itu terus dilakukan. Kami tidak berhenti. Kan butuh pengalaman dari membuang ke mengolah. Kami tidak tinggal diam," cetusnya.
Beny juga mengungkapkan dari pemprov sendiri sebenarnya sudah memberikan lahan untuk Kabupaten/Kota agar bisa menangani persoalan sampah itu.
Seperti misal kalau yang di kota sudah diberikan izin lahan Kagungan Dhalem untuk mengelola sampah.
Kemudian kalau yang di Bantul sudah dapat izin dari Ngarso Dalem agar dimanfaatkan untuk pengelolaan sampah, termasuk juga yang di Sleman.
Menurutnya hal itu dilakukan supaya dalam hal ini Pemda DIJ juga bisa segera untuk menangani persoalan sampah itu.
"Kami juga tidak akan bebankan saja ke masyarakat. Pemerintah juga harus gerak cepat. Sampai saat ini Ngarso Dalem juga turun sendiri kok menyaksikan kerjasama kami agar terus didorong," tandasnya.
Editor : Bahana.