Jogja Sleman Bantul Gunungkidul Kulon Progo Sport Jogja 24 Jam Weekend Jateng Nusantara Internasional Ekonomi Education Expo Ramadan Sosok Opini Visual Report Urban Legend

Turunkan Kemiskinan melalui Program JSLU, HB X Ajak Kalurahan Mengawal agar Biaya Konsumsi Meningkat

Winda Atika Ira Puspita • Kamis, 2 Mei 2024 | 14:20 WIB
Photo
Photo

 

RADAR JOGJA - Gubernur DIY Hamengku Buwono (HB) X mengajak seluruh lurah dan perangkat desa ikut mengawal pelaksanaan Program Bantuan Sosial Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU). Melalui program bantuan pangan bagi lansia miskin ini, diharapkan bisa menekan angka kemiskinan di DIJ.


Dari data BPS pada 2023 lalu, tingkat kemiskinan DIY lebih tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa mencapai 11,04 persen dari total penduduk. Memang, angka ini semakin menurun tiap tahunnya. “Melalui program JSLU saya berharap bisa meningkatkan biaya konsumsi masyarakat miskin,” katanya Selasa (30/4).


Raja Keraton Jogja itu menjelaskan, standar kemiskinan yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) ialah jumlah pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh satu keluarga untuk membelanjakan kebutuhannya setiap bulan, di luar biaya pendidikan maupun kesehatan.


Sebelum adanya JSLU awalnya biaya konsumsi terendah di DIY sebesar Rp 420 ribu per bulan. Sekarang sudah meningkat menjadi Rp 571 ribu per bulan. "Dengan adanya bantuan JSLU sebesar Rp 300 ribu per bulan itu, saya harapkan bisa menambah konsumsi masyarakat setidaknya menjadi sekitar Rp 800 ribu per bulan,"ujarnya.


HB X berharap setiap kabupaten/kota bahkan hingga ke pemerintahan terendah, yakni kalurahan bisa mengawal program JSLU ke depannya. Agar pemanfaatan bansos tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan.

“Jangan sampai, karena mendapat bantuan, masyarakat justru mengurangi biaya konsumsi. Kalau begitu sama saja, apalagi biaya konsumsinya dialihkan untuk beli rokok atau pulsa sehingga perlu pengawasan dari tingkat kalurahan," jelasnya.


Selain itu, melalui tingkat kalurahan juga diharapkan ada upaya membangun akuntabilitas dan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Hal ini agar di tingkat desa juga tumbuh pemerintahan yang kapabel.


Dengan adanya beberapa kalurahan yang mengumumkannya pertanggungjawaban anggaran desanya di surat kabar membuktikan semakin akuntabilitasnya pemerintah desa.

"Tapi kami juga berharap, selain mengenalkan potensi desa, pemerintah kalurahan juga membuka wadah yang dimungkinkan bagi masyarakat desa mempertanyakan segala sesuatunya,” tambahnya.

 


Kepala Dinas Sosial DIY Endang Patmintarsih mengatakan, dari 8 ribu lansia yang disasar menerima bansos JSLU senilai Rp 300 ribu, sudah tercapai hampir 100 persen. "Realisasi 96,44 persen dan sampai hari ini masih berproses," katanya.
Adapun penyaluran JSLU yang merupakan program gubernur DIY itu sudah berlangasung sejak Januari lalu untuk membantu kebutuhan dasar lansia agar bisa hidup sehat.

Direncanakan program ini bagi lansia untuk selamanya. "Tahun 2024 ini menjadi tahap awal penyaluran," ujarnya.
Bantuan senilai Rp 300 ribu untuk tiap bulan dengan skema penyalurannya secara cashless melalui barcode.

Setiap penerima akan mendapatkan barcode masing-masing untuk kemudian ditukarkan sembako ke warung lanjut usia Yogyakarta (waluyo) yang telah ditunjuk yang di sekitarnya untuk mendukung program JSLU.

"Kriteria penerima yaitu lansia tidak memiliki pendapatan, tidak memiliki pendidikan, tidak bekerja, dan belum terdaftar sebagai penerima progtam keluarga harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)," tambahnya. (wia/din)

Editor : Satria Pradika
#Badan Pusat Statistik #hamengku buwono #Bantuan Pangan Non Tunai #sultan #bps #gubernur dij #Jaminan Sosial Lanjut Usia #JSLU #bpnt