RADAR JOGJA - Problem kelangkaan gas LPG ukuran 3 kilogram saat hari raya keagamaan biasa berulang sepanjang tahun. Ekonom mengingatkan pemerintah agar cermat dalam mengambil setiap kebijakan.
Staf Pengajar Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia (UII) Rokhedi Priyo Santoso mengatakan,penyebab kelangkaan gas bersubsidi ada beberapa kemungkinan. Diawali dengan banyaknya remittance atau transfer uang yang dilakukan perantau ke kampung halaman."Itu menyebabkan demand atau permintaan masyarakat tinggi terhadap hampir semua barang," kata Rokhedi, kemarin (15/4).
Dengan uang yang lebih banyak masuk, mendorong banyak orang untuk belanja. Jika diamati, menjelang hari raya tidak sedikit preparation atau persiapan kebutuhan. Salah satunya gas melon. "Besar kemungkinan penyebab kelangkaan gas melon karena memang ada lonjakan permintaan yang di luar antisipasi," ujarnya.
Memang, potensi kelangkaan telah diprediksi oleh pemerintah. Kemudian ditindaklanjuti dengan penambahan jumlah kuota sebesar 10 persen dibanding hari biasa."Bisa jadi kelangkaan masih terjadi karena peningkatan permintaan lebih dari 10 persen sehingga ada devisit," ujarnya.
Devisit atau kekurangan itu tercermin dari kelangkaan tersebut. Sebab, masyarakat kesulitan mencari gas melon. Implikasinya kalau ada kelangkaan, dalam hukum ekonomi harga terdorong untuk naik."Karena masyarakat tidak bisa dengan mudah mendapatkan gas ukuran 3 kg, para penjual menaikkan harga," ungkapnya.
Dia menduga, kelangkaan gas melon kali ini lebih disebabkan pada jumlah permintaan yang lebih tinggi dari pasokan yang diantisipasi sebesar 10 persen."Alokasi sudah ditetapkan. Tidak mudah secara fleksibel begitu kurang langsung minta tambahan," bebernya.
Belum lagi soal kendala distribusi di lapangan. Selama hari raya arus lalulintas padat merayap dan bisa menghambat penyaluran kepada masyarakat. Disinggung mengenai penggunaan gas melon bagi pelaku bisnis, kata dia, sepanjang sesuai dengan regulasi tidak ada masalah. Ketika aturan dikeluarkan tentu saja pemerintah telah mengantisipasi kenaikan permintaan dari sektor bisnis atau komersil ."Terlebih yang diperbolehkan menggunakan gas melon adalah kalangan bisnis tertentu," ucapnya.
Hanya diakui, kebocoran tetaplah ada. Artinya, penggunaan gas bersubsidi tidak tepat sasaran. Rumah tangga yang sebenarnya tidak berhak tetap dapat mengakses."Tapi saya kira kelangkaan gas melon lebih karena lonjakan permintaan dan setiap periode lebaran selalu terjadi," bebernya.
Masukan kepada pemerintah, menurutnya segala sesuatu harus berdasarkan data atau evidence based. Kebijakan harus berdasarkan bukti data dan fakta. Artinya tidak lagi berdasarkan pengalaman atau kebiasaan semata."Pemerintah harus seksama mencermati perkembangan atau proyeksi dari permintaan," terangnya.
Terlebih tahun ini disinyalir menjadi lebaran paling akbar. Banyak pemudik pulang kampung dan jumlahnya lebih banyak dari pada tahun-tahun sebelumnya. Idelanya sudah bisa diantisipasi dari awal. Begitu ada lonjakan besar, pemerintah tidak bisa mengambil kebijakan biasa-biasa saja.
"Kalau biasanya ada penambahan kuota 10 persen seharusnya bisa diantisipasi lebih dari itu," ucapnya.
Rokhedi juga mengingatkan pentingnya pengawasan di lapangan. Seperti pengetatan alokasi distribusi gas bersubsidi. Ini untuk memastikan bahwa penerima dapat tepat sasaran. (gun/din)
Editor : Satria Pradika