RADAR JOGJA - Massa demonstrasi yang tergabung dalam Koalisi Sejagad menggelar aksi turun ke jalan dan bagi takjil bertemakan "Buka Bersama Kecurangan Pemilu" sebagai bentuk respons hasil Pemilu 2024 di Tugu Pal Putih, Jogja, kemarin (22/3). Tuntutan dalam aksi ini, antara lain, menyerukan boikot hasil Pemilu 2024.
"Aksi ini didasari seperti yang kita ketahui yaitu adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 90 Tahun 2023 tentang bagaimana batas minimal usia capres cawapres dihancurkan," ujar salah seorang demonstran yang menyebut dirinya dengan Kot saat aksi kemarin.
Aksi demo juga menganggap demokrasi telah mati dibunuh oleh rezim Jokowi. Putusan MK yang dimaksud, mereka anggap tidak terlepas dari konflik kepentingan. "Dengan putusan seperti itu telah membunuh demokrasi, karena kita tahu Anwar Usman (ketua MK) adalah paman dari Gibran," tuturnya.
Mereka menilai penyelenggaraan Pemilu 2024 adalah terburuk sepanjang sejarah di Indonesia. Penetapan ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilu diikutkan dalam dalam konstestasi politik elektoral.
"Parliamentary threshold dan presidential threshold sendiri merupakan bentuk kuasai demokrasi," tandasnya.
Menurutnya pemilu 2024 adalah upaya mengukuhkan kekuasaan negara pada partai-partai yang berbasis elite poltik.
Produk elektoral malah justru menjadi aset merah eksploitasi untuk memenuhi hasrat kuasa elit politik. Bukan malah menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.
"Penggunaan fasikitas negara untuk kampanye gelap, ketidaknetralan Jokowi sebagai kepala negara saat masa kampanye dan KPU yang belum mengganti batas usia capres cawapres tetapi sudah menerima Gibran sebagai cawapres. Untuk itu kami nyatakan boikot," tandasnya.
Sementara itu, salah seorang demonstran lain yang menyebut dirinya Boi menambahkan, naiknya Prabowo Subianto sebagai presiden merupakan keputusan yang bermasalah. Hal itu karena Prabowo merupakan pelaku pelanggar hak asasi manusia (HAM) berat.
"Itu kaitanya dengan keterlibatanya (Prabowo) secara langsung pada operasi Santa Cruz serta penculikan dan pembunuhan aktivis 1998 yang tuduhan itu hingga saat ini belum diadili," tuturnya.
Mereka menilai selama lima tahun ke depan nanti Indonesia akan dipimpin oleh pelaku pelanggar HAM yang berpotensi tidak sekadar menyempitkan tapi menghilangkan ruang-ruang demokrasi secara total.
"Kami menuntut boikot hasil Pemilu 2024, revisi UU Pemilu dan UU Partai oleh badan independen di pengawasan sipil. Kemudian adili Jokowi dan kroninya, cabut UU Cipta Kerja dan Minerba, lawan politik dinasti dan bangun oposisi rakyat atau permanen," tandasnya. (oso/laz)