RADAR JOGJA - Massa aksi mendatangi kantor DPD DIY untuk mendukung Pansus Hak Angket kemarin (7/3). Tuntutannya berkaitan dengan hasil sementara Pilpres 2024. Sekelompok massa itu tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan (Garda).
Massa aksi membawa banner berisi pesan berbagai tuntutan. Para perempuan dan laki-laki itu turut serta dalam aksi ini. Sebelum menyuarakan aspirasinya, massa terlebih dahulu audiensi dengan anggota DPD DIY.
Korlap aksi Endro Gunawan mengatakan, demonstrasi dilakukan untuk mendukung pansus kecurangan Pemilu 2024 dengan hak angket. Menurutnya, kedatangannya mereka untuk menemui anggota DPD RI DIY.
"Garda mengajak seluruh masyarakat untuk menyuarakan agar didorong hak angket menyelidiki kecurangan dalam tahapan Pemilu 2024," katanya di sela aksi (7/3).
Garda menilai Pemilu 2024 sebagai instrumen demokrasi cacat etika dan moral. Itu akibat malapraktik kekuasaan dan cawe-cawe kebablasan oleh Presiden Joko Widodo.
Tujuannya memenangkan anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dan mendapatkan kekuasaan.
Anggota DPD RI DIJ Hafidh Asrom mengatakan, sudah melakukan sidang paripurna.
Ada hal menarik yakni wakil DPD dari seluruh Indonesia adanya ketidakjujuran. Oleh karena itu, diputuskan adanya pansus agar aspirasi masyarakat Indonesia dapat ditampung.
Pansus nantinya sebagai masukan juga untuk anggota DPR RI. Itu karena belum memutuskan untuk langkah lanjutan lainnya. Hafidh mengaku, terima kasih atas dukungan Garda untuk hak angket.
"Kami berikan dukungan moral ke DPR RI yang punya usulan hak angket," tuturnya. Menurutnya, dihentikannya Sirekap akan diberikan masukan oleh pansus yang dibuat DPD. Hasil dari Pansus DPD nantinya rekomendasi untuk DPR dan pemerintah. (rul/laz)