JOGJA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggenjot implementasi program prioritas berbasis ekonomi biru.
Ada lima kebijakan jitu KKP yang akan diterapkan salah satunya penangkapan ikan terukur, yang orientasi sepenuhnya untuk para pelaku usaha di sektor kelautan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, Indonesia merupakan wilayah kepulauan maka lautan harus menjadi halaman depan.
Lautan yang bersih akan berkaitan dengan air yang diminum, udara yang dihirup, tanaman, tumbuhan, makanan dan lain-lain.
"Ekonomi biru itu adalah balancing antara ekologi dan ekonomi. Keseimbangan ekologi dan ekonomi itu yang menjadi penting untuk kita jalankan di wilayah kita yang tinggal di wilayah kepulauan," katanya dalam acara Rapat Kerja Teknis Terpadu KKP tahun 2024 Sinergi Mewujudkan Ekonomi Biru untuk Kelautan dan Perikanan yang Maju dan Berkelanjutan di Hotel Tentrem Rabu (6/3).
Menteri Trenggono menjelaskan, untuk menjaga keberlanjutan ekologi maka akan diterapkan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota pada tahun ini.
KKP telah membagi wilayah PIT ke dalam 6 wilayah dan akan diuji cobakan satu titik sebagai tahap awal dengan kerjasama antara pelaku penangkapan.
"Implementasinya adalah ini dibuat modeling dulu, nanti kita lihat disitu apakah efektif atau tidak dan seterusnya. Jadi, kita tidak bicara soal pembatasan, kita lakukan uji coba agar ini berjalan dengan baik nanti kalau sudah berjalan baik maka ini akan kita terapkan di seluruh zona kita," ujarnya.
Sementara yang menjadi tantangan adalah, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luasan pantai 108 ribu kilometer, belum lagi potensi kelautannya sangat besar.
Ada 12 juta ton jenis ikan laut yang ada di lautan Indonesia, meski memang jumlah itu tak substain sebab setiap tahun terdata tidak kurang dari 6 juta ton selalu diambil oleh pelaku usaha dan nelayan.
"Ke depan kita sudah punya lima program yang ini akan dibuat roadmapnya. Nanti orientasinya sebenarya 100 persen untuk kepentingan pelaku usaha disektor kelautan," jelasnya.
Sekalipun berkaitan dengan program pariwisata, sejatinya harus bergeser menyesuaikan keseimbangan ekologi dan ekonomi.
Sehingga tidak merusak habitat yang ada di sekitarnya.
"Kalau ini (keseimbangan ekologi) diabaikan, semuanya hanya berpacu pada ekonomi hanya soal waktu ekosistem atau ekologi akan rusak. Dan kalau itu rusak selesai sudah," tandasnya.
Menurutnya, 5 strategi program itu diklaim akan menjadi salah satu jawabannya untuk menjaga ekosistem kelautan.
Pun dengan implementasi penangkapan ikan langsung di laut harus terukur bisa dijalankan dengan benar.
"Kedua peningkatan budidaya, budidaya ini betul-betul kita bisa meyakinkan pakannya adalah substrate. Budi dayanya harus benar, ikannya betul-betul dar8 budidaya yang sesuai dengan standard dan kriteria budidaya yang baik," terangnya.
Dengan demikian, hal ini akan berimplikasi kepada kualitas ikan yang dijual sampai pasar dapat dipertanggung jawabkan ingredient-nya dan lain-lain.
"Itu salah satu yang akan kita tuju dan harapan kita dalam 5 atau 10 tahun yang akan datang kita punya power kompeten disitu," tambahnya.
Adapun 5 program jitu KKP meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota, serta pengembangan perikanan budidaya dilaut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan.
Selain itu, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.
"Kalau disebutkan (proyeksi nilai tambah ekonomi biru capai) 30 trilliun dolar AS pada 2030, bukan sesuatu yang tidak mungkin sangat bisa mungkin selama lima kebijakan ini benar-benar dijalankan dengan baik," imbuhnya. (wia)
Editor : Amin Surachmad