RADAR JOGJA - Ratusan orang mendatangi kantor DPRD Provinsi DIY, kemarin (5/2). Kedatangannya untuk menyuarakan sejumlah tuntutan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Diawali audiensi dengan anggota DPRD DIY, dilanjutkan dengan aksi teatrikal menggergaji kursi.
Selain itu, ada juga penandatanganan untuk hak angket yang dilakukan wakil rakyat di DPR RI. Itu juga berkaitan ketidakpuasan atas kepemimpinan Jokowi di akhir masa jabatannya.
Anggota DPRD dari PDIP Nuryadi dan dari Nasdem Heri Dwi Haryono meneken yang diteruskan ke pusat agar dilakukan hak angket DPR RI.
Massa aksi juga membawa sejumlah banner berisikan pesan-pesan suara terhadap penguasa. Aksi diinisiasi Aliansi Rakyat Jogja Bersatu.
Kordinator Lapangan Aliansi Rakyat Jogja Bersatu Ticki Nata Sukarya menyampaikan, aksi itu spontanitas atas dasar jiwanya tersakiti. Dia bersyukur aksinya berjalan damai sebagai upaya kekesalan terhadap situasi yang terjadi sekarang.
Menurutnya, aksi menggergaji kursi sebagai simbol mengamputasi kekuasaan yang zalim. "Yang korup akan kami amputasi, karena ini juga simbol perlawanan rakyat terhadap pemerintahan yang zalim," tuturnya di sela aksi. Dia berharap kepada Nuryadi dan Heri Dwi agar menyampaikan aspirasi untuk hak angket DPR RI ke pusat.
Aksi menggergaji kursi juga bermakna meruntuhkan kekuasaan yang sekarang sudah sangat amburadul. Jokowi dinilai sudah tidak merepresentasikan presiden rakyat.
Sementara itu, Nuryadi mengaku aksi yang dilakukan ini merupakan ciri Jogjakarta. Menyampaikan aspirasi dengan cara benar, tidak anarkistis tetapi penuh kedamaian. Dia berkomitmen untuk meneruskan aspirasi hak angket DPR RI ke yang berwenang.
Pria yang juga ketua DPRD DIY ini mengatakan, kursi merupakan simbol penguasa. Tidak mudah saat menggergaji kursi itu untuk memotongnya.
"Itu simbol penguasa, tidak mudah menggergaji kursi tadi, tetapi ketika bersama-sama rakyat bersatu, bobol juga," ungkapnya.
Nuryadi menilai penyampaian aspirasi yang dilakukan itu merupakan cara DIY yang penuh kesantunan. Oleh karena itu, tidak perlu dicurigai seperti apa pun. Menurutnya, dukungan yang dilakukan untuk hak angket DPR RI bukan mewakili instansi yang dipimpinnya.
Melainkan dukungan dari sejumlah fraksi partai yang ada di dewan. Nuryadi enggan bersinggungan dengan anggota DPRD yang tidak mendukung angket. Tetapi, dia menegaskan kenyataannya di DPRD DIY ada yang mendukung hak angket DPR RI.
Heri dari perwakilan Nasdem menilai, aksi itu perlu mendapat dukungan partai yang ingin adanya hak angket. Memurutnya, sebagai pribadi dan mewakili Partai Nasdem ia mendukung mewujudkan hak angket. Ciri khas Jogja dengan budaya santun, maka penyampaian ini harus diteruskan ke Senayan. (rul/laz)