RADAR JOGJA - Siapa inisiator Serangan Umum 1 Maret 1949 selalu menjadi perdebatan setiap tahunnya. Dalam sejarah yang selama ini ditonjolkan adalah peran Letkol Suharto. Padahal ada peran yang lebih besar dari Jenderal Sudirman dan Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) IX.
Kerabat Keraton Jogja KRT Jatiningrat mengaku tak kaget dengan narasi sejarah SU 1 Maret selama ini. Hal itu pernah diceritakan oleh ayahnya sendiri GBPH Prabuningrat. Hal itu pernah disampaikan sendiri oleh Prabuningrat, yang sudah menduga nantinya terjadi hal yang aneh-aneh. "Pak Prabu dulu pernah cerita sendiri ke saya," ujarnya dikutip dari wawancara dengan Radar Jogja pada 2017 lalu.
Dia menyebut peran HB IX sebetulnya lebih besar. Peran Kerarton Jogja dan HB IX bagi Republik Indonesia sudah dimulai sejak 4 Januarai 1946, yaitu mempersilahkan ibu kota Republik Indonesia dipindah dari Jakarta ke Jogjakarta. Bahkan saat itu Keraton Jogja yang memfasilitasinya. Hal itu meneguhkan semangat Jogjakarta menjadi bagian Republik Indonesia.
"Dengan demikian jelas Sultan sudah memihak ke Republik dengan segala konsekuensi kalau ada apa-apa, termasuk diserang Belanda, Keraton dan seluruh rakyat Jogja siap menghadapinya," jelasnya
Ancaman tersebut terbukti dua tahun berikutnya, pada 19 Desember 1948 Belanda benar-benar menyerang ibukota Republik Indonesia di Jogja atau yang dikenal dengan Agresi Militer Belanda II. Karena serangan tersebut Presiden Sukarno akhirnya ditawan Belanda, Jenderal Sudirman memilih melakukan perlawanan dengan gerilya dan HB IX memilih tetap berada di Keraton Jogja.
"HB IX tetap di Keraton itu supaya tetap bisa berhubungan dengan tentara dan rakyat," jelas Romo Tirun, sapaanya.
Benar saja, agresi Belanda yang makin kuat membuat perlawanan dan semangat gerilyawan serta masyarakat mulai mengendur. Hal itulah yang akhirnya membuat HB IX mencetuskan ide untuk melakukan serangan ke markas Belanda pada 1 Maret 1949. Sasaranya adalah Hotel Tugu yang sekarang berada di timur Stasiun Tugu Jogja, yang merupakan markas pasukan Belanda.
Sasaran di Hotel Tugu, jelas Romo Tirun, harapanya untuk menarik perhatian wartawan internasional dari komisi tiga negara yang saat itu menginap di Hotel Inna Garuda Jogja. "Harapanya kan mereka tahu ternyata Republik ini masih ada, yang diaktakan Belanda pasukan tidak terkoordinir, liar ternyata bisa terkoordinir dengan baik dan menyerang, lha kan komisi tiga negara langsung lapor ke PBB," jelasnya.
Pertemuan pertama terjadi pada 14 Februari 1949, saat akan masuk ke Keraton Jogja, Letkol Suharto diminta melalu Pawon Prabeyo dan kemudian dijemput Prabuningrat, untuk bertemu HB IX di ndalem Prabuningratan. "Ya yang sekarang saya tempati ini, pertemuan hanya HB IX dan Pak Harto, Pak Prabu dan ibu di luar," jelasnya.
Begitupula untuk pertemuan kedua yaitu malam sebelum serangan, yang juga kembali diadakan di ndalem Prabuningratan. Letkol Suharto yang diantar Marsudi masuk ke Keraton jogja melalui Pawon Prabeyo dan dijemput GBPH Prabuningrat.
Saat serangan dilakukan sendiri HB IX, jelas Romo Tirun, berada di Gedong Jene. Pengakuan terhadap HB IX sebagai konseptor SO 1 Maret sebenarnya dilakukan Belanda, yang pada 3 Maret memaksa mendatangi Keraton Jogja utnuk bertemu langsung dengan HB IX. Belanda saat itu dipimpin oleh Komandan Teritorial pasukan di Jawa Jenderal Meier ke Keraton Jogja.
Oleh HB IX rombongan pasukan Belanda itu hanya diterima di emper Bangsal Kencono. "Saat bertemu HB IX, Jenderal Meier mengeluarkan selembar kertas yang berisi seruan HB IX pada gerilyawan," jelasnya.
Baca Juga: Mulai 1 Maret 2024 WhatsApp Tidak Bisa Lagi Dipakai di HP Jenis Ini. Mengapa ?
Jenderal Meier juga mempertanyakan kiprah HB IX yang menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan Belanda dengan mendukung gerilyawan. Justru HB IX tidak menjawab pertanyaan etsrebut tapi membalik dengan menanyakan kenapa Belandatidak mentaati perintah Dewan Keamanan PBB yang mengharuskan Belanda ditarik dari Jogja.
"Akhirnya kan Belanda ditarik dari Jogja pada 29 Juni 1949 atau yang dikenal dengan peristiwa Jogja kembali," ungkapnya.
Meskipun begitu Imam Masjid Rotowijayan tersebut meminta persoalan terkait siapa konseptor Serangan Oemoem 1 Maret tidak perlu diperdebatkan. "Bagaimanapun juga serangan umum 1 Maret itu tanpa kerjasama Sultan dan Pak Harto tidak mungkin terselenggarakan, soal yang merencanakan siapa sudahlah tidak perlu diperpanjang," pintanya.