JOGJA - Pemprov DIY mendesak langkah konkret dari kabupaten/kota untuk segera melakukan pengolahan sampah. Terlebih, masih memasuki musim hujan tonase sampah dipastikan bertambah.
TPST Piyungan pun dikhawatirkan tak mampu menampung buangan dari wilayah setempat, sebelum Maret.
Sekprov DIY Beny Suharsono mendorong pemerintah Sleman, Bantul, Kota Jogja yang dulunya memanfaatkan lahan Piyungan untuk mengambil langkah yang konkret.
Utamanya, soal pelaksanaan pengolahan dan pengurangan sampah.
"Kami semua mendorong, pelaksanaan pengolahan pengurangan itu ya pengurangan yang konkret, ceremony-ceremony itu saya kira sudah kami anggap cukuplah, mari kita berbuat bersama. Tanpa tindakan itu, pasti kita tidak punya alternatif, karena alternatifnya plan A, B, C, sudah terlampaui," katanya di Kompleks Kepatihan Rabu (21/2).
Beny mengatakan, zona transisi satu juga tidak mampu mengurangi sampah yang dibuang ke sana.
Kemudian, akhir-akhir menjelang transisi satu, dibahas trasisi dua dengan dikurangi kuotanya.
Sementara di sisi lain, daya tampungnya konstan atau tidak berubah tetap ada terus menerus.
"Masuk musim hujan, sampah bertambah berat menggunung dimana mana, juga menghadapi hari raya Idulfitri. Jadi ayo kita lakukan konkret, kalau perlu kerjasama antar pemerintah daerah lakuakan kerjasamanya sekarang," ujarnya.
Terlebih untuk Kota Jogja, diminta segera mengambil tindakan. Apalagi sudah diizinkan sejak 2 bulan lalu untuk memakai sebagian lahan di Piyungan sesuai permintaan.
Rencananya lahan tersebut untuk peletakan alat pengolah sampah, untuk mengolah sampah-sampah dari Kota Jogja seperti yang dilakukan di TPST Tamanmartani Sleman.
Sehingga, tak akan ada rencana pemprov menambah kuota sampah dari kota ke TPST Piyungan.
Namun, justru lahan tersebut diminta segera dimanfaatkan agar usia TPST Piyungan bisa sedikit mundur sampai bulan April.
"Izin kota sudah diberikan, kan kota sudah minta sebagian lahan nganggur yang ada di komplek TPA Piyungan, dulunya digunakan untuk dermaga, sekarang kosong tidak termanfaatkan. Makanya kalau kuota ini bisa ditahan, usaha kota sama sama maksimal dengan kita, bisa sampai April. Justru paska April ini yang sama-sama sulit," jelasnya.
Menurutnya, penambahan kuota sampah masuk ke TPST Piyungan bukan menjadi langkah solusi.
Sementara, di Sleman dengan TPST Tamanmartani selesai mengolah sampah mandiri. Pun TPST Minggir Sleman juga didorong bisa selesai.
"Mereka targetkan bulan keempat selesai, kan saya bisa tenang. Kan ada selisihnya Sleman bisa ditutup ke kota, Bantul kemarin percaya dengan pengolahan di kalurahan lahan juga cukup. TPA Piyungan dikolala tapi tidak untuk membuang sampah," tambahnya.
Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY Kusno Wibowo mengatakan, kondisi transisi dua TPST Piyungan saat ini sudah mendekati titik limit.
Meskipun, masih diupayakan untuk ditata agar daya tampungnya mampu hingga pertengahan Maret atau akhir Maret mendatang.
Pun gerakan pemilahan sampah di Kota Jogja diklaim pengaruhnya masih kecil. Sebab, sampai saat pembuangan sampah dari kota ke Piyungan dengan kuota 145 ton per hari itu masih terus jalan.
Sementara, kuota sampah per haro 270 ton akumulasi dari Sleman, Bantul, dan Kota Jogja.
"Kalau 145 kuota kota sementara sampah kita kan 200 ton lebih sehari. Jadi yang lainnya itu terserap secara mandiri mulai dari bank sampah, pemilahan dan lain-lain," katanya.
Diharapkan, pembuangan sampah dari kota ke Piyungan bisa lebih kecil. Program yang digalakkan Kota Jogja dimungkinkan berpengaruh namun belum terlalu signifikan.
"Nyatanya masih sama, ini baru upaya yang dilakukan kota, kita dukung semua kabupaten kota melakukan pemilahan. Pada prinsipnya kita komitmen untuk kebijakan desentralisasi ini jalan ke depannya, masih persiapan untuk ke sana," imbuhnya. (wia)
Editor : Amin Surachmad