JOGJA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY telah meminta KPU Sleman untuk melakukan pendalaman terkait penyebab seorang petugasTl tempat pemungutan suara (TPS) dari unsur linmas di Bulus Kidul, Candibinangun, Pakem, Sleman yang meninggal dunia.
Asesmen tersebut sebagai dasar untuk memastikan pemberian santunan sebesar Rp 36 juta.
Ketua KPU DIY Ahmad Shidqi mengatakan, laporan petugas TPS unsur linmas di salah satu desa di Candibunangun yang meninggal diterimanya baru Kamis malam (15/2).
KPU Sleman langsung diminta untuk melakukan asesmen di rumah duka.
"Kami sudah meminta KPU Sleman untuk menyampaikan dukacita, kami juga turut berduka cita sekaligus KPU Sleman melakukan pendalaman asesmen terkait dengan kemungkinan kemungkinan untuk santunan," katanya Jumat (16/2).
Shidqi menjelaskan dalam surat keputusan KPU memberikan perlindungan bagi petugas dari badan ad hoc.
Di antaranya, ada santunan jika terluka, cacat berat hingga meninggal dunia selama proses penyelenggaraan Pemilu 2024.
Besaran santunan diperkirakan sebesar Rp 36 juta, ketentuan ini diatur dalam peraturan Menteri Keuangan.
"Memang ad hoc itu tercover santunan,besaran Rp 36 juta kalau meninggal. Tetapi seperti apa yang mendapat santunan itu masih dilakukan asesmen," ujarnya.
Asesmen tersebut juga dalam rangka untuk mencari tahu kronologi, sebab KPU DIY pun belum mendapat kepastian penyebab meninggalnya petugas linmas tersebut. Apakah karena kelelahan, atau ada sakit bawaan.
"Belum diketahui (penyebab), karena informasi dari Satpol PP kemarin setelah proses di KPPS kan, tetapi setelah itu kan bisa dampak dari itunya. Maka untuk lebih jelasnya memang harus dilakukan pendalaman di lokasi," jelasnya.
Selain itu, Shidqi menyebut bahwa juga mendapat laporan sejumlah petugas KPPS yang sakin. Namun, hanya diketahui sakit ringan sehingga tidak perlu harus rawat inap.
Jumlah petugas yang sakit ringan itu pun tak dapat dirinci pasti. Pada prinsipnya, seluruh petugas yang sakit langsung bisa tertangani.
"Jadi untuk petugas ad hoc kami itu memang kemarin ada banyak laporan sakit tapi sakit yang pusing, mual langsung ditangani oleh puskesmas, rumah sakit dan diberi perawatan sebentar langsung pulang. Laporan-laporan ini banyak kemarin tetapi langsung tertangani," tambahnya.
Terpisah Sekprov DIY Beny Suharsono mengatakan, kemungkinan-kemungkinan buruk itu sudah diantisipasi sebelum Pemilu berlangsung.
Pemprov DIY telah mendukung dari sisi pelayanan kesehatan. Salah satunya mensuplai multivitamin bagi petugas yang bertugas pada Pemilu 2024.
"Konkretnya kita kirim suplemen baik yang ke KPU maupun KPPS, itu didistribusi dan harapannya itu bisa kawal masing-masing. Jadi sebelum pemilu kami sudah koordinasi dengan bawaslu dan kpu," katanya.
Selain itu, fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas terdekat TPS di wilayah juga telah disiagakan.
Sehingga ini sebagai satu upaya untuk mendekatkan layanan kesehatan dan mempermudah jika ada kemungkinan petugas KPPS di wilayah mengalami sakit.
"Kan tidak mungkin faskesnya nempel ke TPS tapi kita siaga. Saya tidak tahu laporan yang terakhir itu karena apa, kalau karena kelelahan ya evaluasi terus, karena itu kan melaksanakan tugas negara. Makanya saya cek dulu, kalau satlinmas itu kan dibiayai oleh APBD DIY, maka akan kita komunikasikan dengan Kasatnya tindak lanjutnya seperti apa," imbuhnya. (wia)
Editor : Amin Surachmad