RADAR JOGJA - Di hari pertama masa tenang di Kota Jogja, para mahasiswa turun ke jalan di kawasan Titik Nol Kilometer Jogja Minggu (12/2). Tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Penyelamat Demokrasi mereka mengajak para pemilih dalam pemilu di 14 Februari lalu bersama-sama mencegah otoritarianisme.
Beberapa tuntutan disampaikan dalam aksi yang diikuti puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Yogyakarta. Di antaranya keprihatinan pada kondisi demokrasi yang mengalami keruntuhan dan mengarah pada otoritarianisme.
"Itu juga tampak jelas di lingkup birokrasi dan elektoral, karena tidak berfungsinya kontrol terhadap kekuasaan. Pengawasan atas kewenangan antarkelembagaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak berjalan sebagaimana mestinya," tegas Koordinator aksi, M Naufal dalam orasinya..
Yang terjadi, lanjut dia, justru sebaliknya, cabang-cabang kekuasaan yang ada bersekongkol melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan. Bentuk yang lain, kekuasaan politik eksekutif, di bawah Presiden, melakukan kooptasi atas cabang-cabang kekuasaan lain, baik legislatif maupun yudikatif.
Di tengah kemandekan fungsi pengawasan di level kelembagaan, fungsi kontrol di level rakyat juga dibungkam. Kontrol langsung yang dilakukan oleh masyarakat sipil berhadapan dengan kriminalisasi. "Beberapa media dan jurnalis mengalami kekerasan sehingga dia tidak bisa menjadi saluran kontrol rakyat atas kekuasaan," sebutnya.
Karena itu massa menilai pemilu 2024 merupakan Pemilu yang sangat anomali, elit politik-oligarki-kapitalis tidak lagi bisa menyembunyikan niat busuknya. Melalui konsolidasi politik para elit dan oligarki telah mengangkangi konstitusi demi memperlancar segala kepentingannya. Mulai dari Mahkamah Konstitusi yang menjadi Mahkamah Keluarga dan Putusan MK Nomor 90.
Keikutsertaan presiden hingga jajaran kabinet dalam memenangkan salah satu paslon tertentu di dalam kontestasi pemilu 2024 ini. "Sebuah akhir perjalanan panjang 2 periode rezim Jokowi yang ditutup oleh pengkhianatan terhadap demokrasi dan konstitusi," tegasnya.
Naufal mengajak masyarakat untuk memiliki pemahaman menyeluruh terkait kebutuhan masyarakat Indonesia baik ekonomi, politik, sosial budaya. Bahkan terkait Pemilu, kami menyerukan KPU dan Bawaslu untuk menjaga integritas dan independensi dalam pemilu kali ini.
Editor : Heru Pratomo