JOGJA - Forum Aktivis Jogja (Aktivis 98) melakukan aksi secara simbolis dengan prosesi jalan mundur dari Alun-Alun Utara menuju Gedung Agung Kota Jogja.
Aksi tersebut bertujuan sebagai bukti rasa keprihatinan atas situasi demokrasi Indonesia yang malah mundur dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai melanggar etika.
"Acara ini tercetus secara spontan oleh teman-teman aktivis Jogjakarta khususnya aktivis 98 karena keprihatinan atas situasi demokrasi Indonesia belakangan ini," ujar Koordinator Aksi, Widihasto Wasana Putra, Kamis (8/2/2024).
Proses demokrasi yang diperjuangkan sejak zaman gerakan reformasi oleh para aktivis 98 tersebut dinilai telah dinodai.
"Adanya pemilu multi partai, Pemilu yang Jujur adil dan bermartabat, ada MK dan KPU, Bawaslu dalam situasi hari ini berkebalikan semua. Mereka ternyata tidak lagi bisa dipercaya untuk melaksanakan proses demokrasi," tuturnya.
Hal tersebut dilihat dari keputusan MK dan KPU yang melanggar etika berat. Maka dari itu mereka menilai proses pemilu 2024 cacat etika dan cacat moral.
"Setelah kita renungkan, sumber dari konflik ini adalah kepentingan yang dicontohkan oleh presiden Joko Widodo. Harusnya beliau menjaga netralitas justru seakan memaksakan anaknya, Gibran menjadi wakil presiden yang terbukti itu melanggar etika," tandasnya.
Aksi tersebut bertujuan juga untuk mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk mengembalikan mareah demokrasi di Indonesia. Sehingga sesuai cita-cita dalam gerakan reformasi tahun 1998.
"Kami menginginkan demokrasi yang betul-betul berasal dari rakyat, karena syarat menjadi negara maju adalah dengan adanya demokrasi yang baik," jelasnya.
"Kalau demokrasinya tidak baik pasti negara itu akan gagal, karena praktik kolusi, korupsi, nepotisme (KKN) akan tambah subur," imbuhnya.
Pemilihan rute aksi di Alun-Alun Utara menuju Gedung Agung juga berdasarkan dari beberapa alasan. Alun-Alun Utara merupakan simbol tempat berkumpulnya rakyat dan kekuatan rakyat.
"Untuk finish di Gedung Agung karena di gedung tersebut merupakan simbol kekuasaan," jelasnya.
Hasto menegaskan, jika Presiden Joko Widodo tidak mau mendengar suara-suara rakyat, maka ada kemungkinan rakyat akan menumbangkan pemerintahanya.
Ia menyatakan aksi tersebut tidak terafiliasi oleh partai manapun.
"Sudah banyak yang mengingatkan bahwa bisa saja pemerintahanya tumbang, hanya tinggal menunggu waktu saja,"
Sementara itu, salah seorang aktivis 98 yang hadir dalam aksi tersebut, Titok Hariyanto menambahkan aksi tersebut berawal dari keprihatinan atas potensi Pemilu 2024 yang tidak jujur dan adil.
Aksi tersebut juga bertujuan untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa demokrasi saat ini sedang mengalami kemunduran.
"Jalan mundur itu kan merupakan simbol kemunduran demokrasi. Kita harus waspada dan memanfaatkan momentum Pemilu 2024 untuk memberikan satu pelajaran kepada siapapun yang saat ini menodai demokrasi," ujarnya.
Semangat Reformasi 98 dinilai perlu dikembalikan. Ia menyatakan, Reformasi 98 tidak hanya menurunkan Suharto, tetapi juga membangun nilai-nilai baru.
"Nilai yang lebih menghargai kebebasan, memberikan ruang yang lebih demokratis kepada masyarakat, menciptakan Pemilu yang Jujur dan Adil," tandasnya.
"Situasi sekarang terlihat jelas bahwa pemerintahan yang berkuasa berpihak pada salah satu pasangan yang berkontestasi," imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh memihak. Politisi terkait bantuan sosial (bansos) juga disinggung oleh Tiktok.
"Politisi Bansos adalah salah satu indikasi adanya keberpihakan pemerintah kepada salah satu pasangan," bebernya.
Aksi yang jalan mundur yang dilakukan tersebut dilakukan bersama puluhan orang yang mengenakan baju serba hitam.
Mereka berjalan mundur dengan membawa obor yang dinyalakan. Selain itu, pemimpin membawa keris caritoprasojo sebagai simbol.
"Itu merupakan simbol bahwa pemimpin harus berbicara apa adanya. Sedangkan pamor keris adalah pamor Adeg yang merupakan pamor tolak bala," pungkasnya. (oso)
Foto : Forum Aktivis Jogja (aktivis 98) melakukan aksi secara simbolis dengan prosesi jalan mundur dari Alun-Alun Utara menuju Gedung Agung Kota Jogja, Kamis (8/2/2024). (Agung Dwi Prakoso)
Editor : Amin Surachmad