JOGJA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY berupaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi saat Pemilu 14 Februari 2024 mendatang.
Salah satunya, menyiagakan relawan di wilayah untuk memitigasi bencana.
Sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar dan tanpa hambatan yang dapat berpotensi mengakibatkan menurunnya tingkat pemilih.
Kepala Pelaksana BPBD DIY Noviar Rahmad mengatakan, cakupan apabila terjadi bencana hidrometeorologi maka dikhawatirkan akan menurunkan tingkatan partisipasi pemilih.
Hal ini disebabkan karena adanya hujan lebat dan potensi bencana seperti banjir, mengingat masih dalam periode musim hujan.
"Serta potensi bencana yang tidak dapat diprediksi seperti gempa bumi dan tsunami. Kondisi Gunung Merapi saat ini juga dalam status Siaga (Level III) yang juga perlu menjadi antisipasi," katanya di kantor BPBD DIY Selasa (6/2).
Noviar menjelaskan, tak hanya kekhawatiran bencana pada menurunnya tingkat partisipasi pemilih.
Ada pula hal tak kalah penting yakni kotak dan surat suara bisa berpotensi rusak karena kehujanan, banjir atau angin kencang.
Ataupun, petugas pemilu tidak dapat bertugas karena terkendala adanya bencana dan sebagainya.
"Kita sudah menyiagakan petugas untuk siap siaga menghadapi ini," ujarnya.
Adapun mitigasi bencana yang dilakukan saat pemilu di antaranya dengan menyiagakan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di tiap kalurahan/kelurahan.
Saat ini sudah ada 339 FPRB di tingkat kalurahan/kelurahan tangguh bencana.
Kemudian, menyiagakan Kelompok Jaga Warga yang berada di tingkat padukuhan/kampung di seluruh DIY.
Sampai saat ini berjumlah 3.455 padukuhan/kampung dengan jumlah personil 62.062 orang.
Tak hanya itu, juga menyiagakan Satlinmas yang berada di tingkat kalurahan/kelurahan yang berjumlah 27.524 personal.
"Pembekalan kepada FPRB, Jaga Warga dan Satlinmas sudah kami lakukan selama tahun 2023 supaya siap siaga pada saat pemilu 2024," jelasnya.
Selain itu, Noviar juga mewanti-wanti kekuatan dan keamanan media kampanye yang berpotensi membahayakan saat hujan dan angin kencang.
Pemilik media kampanye diminta agar memperhatikan kekuatan dan keamanannya.
Pihaknya juga merekomendasi agar Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panwas setiap tingkatan selalu berkoordinasi dengan FPRB, Jagawarga, dan Satlinmas sebelum, pada saat dan paska pemungutan suara untuk mengantisipasi potensi bencana.
"KPU DIY/kabupaten/kota agar mengantisipasi untuk disediakan plastik pelindung kotak suara atau kertas suara agar tidak terkena hujan ataupun banjir," pesannya.
Pun merekomendasi penyelenggara pemilu yaitu KPU agar mengeluarkan ketentuan penundaan pemungutan suara apabila terjadi bencana di satu daerah serta penempatan tempat pemungutan suara (TPS) yang aman dari risiko bencana.
"Serta penertiban alat peraga kampanye yang mengganggu ketertiban umum, mengancam keselamatan dan merusak lingkungan seperti dipaku pada pohon," tambahnya.
Masyarakat tak kalah penting diminta mulai melakukan persiapan dini untuk menghadapi peralihan musim melalui upaya-upaya pencegahan.
Itu meliputi memangkas daun dan ranting terutama untuk pohon besar, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan.
Membersihkan saluran air hingga sungai berfungsi dengan baik agar air hujan di permukiman tidak mengalir ke jalan.
"Selalu membawa payung atau jas hujan selama beraktivitas di luar ruangan, dan selalu memperbarui informasi perkiraan cuaca yang bersumber dari pihak berwenang. Serta meminimalisir kegiatan di daerah rawan longsor terutama saat hujan," imbuhnya.
Berdasarkan catatan BPBD DIY selama kurun 10 Desember 2023 hingga 31 Januari 2024 telah terjadi kejadian kebencanaan di 1.274 lokasi titik kejadian.
Kejadian yang menonjol yaitu dampak Siklon Tropis Anggrek yang terjadi dari tanggal 16 hingga 21 Januari 2024. (wia)
Editor : Amin Surachmad