SLEMAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY menyebut kabupaten Sleman memiliki beban paling berat dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Penyelenggara pemilu di tingkat provinsi itu pun meminta agar penyelenggara di tingkat kabupaten melakukan berbagai persiapan.
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU DIY Ibah Muthiah mengatakan, ada beberapa hal yang membuat Kabupaten Sleman memiliki beban paling berat dalam pelaksanaan pemilu.
Di antaranya, karena jumlah tempat pemungutan suara (TPS) paling banyak dibandingkan kabupaten/kota lain. Yakni sebanyak 3.475 TPS.
Kemudian, sambung Ibah, Bumi Sembada juga memiliki jumlah paling penduduk paling banyak. Otomatis jumlah pemilihnya pun juga cukup besar.
Adapun yang sudah ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT) di wilayah tersebut diketahui mencapai 849.062 pemilih.
Di samping itu, menurutnya, kabupaten Sleman juga banyak memiliki masyarakat yang melakukan pindah pemilih.
Hal itu tidak terlepas dari banyaknya perguruan tinggi dan pondok-pondok pesantren di wilayah tersebut.
“Sehingga tingkat konfliknya pun juga cukup besar,” ujar Ibah saat ditemui, Senin (5/2).
Oleh karena itu, dia pun meminta, agar penyelenggara pemilu tingkat kabupaten yang dalam hal ini KPU Sleman melakukan upaya antisipatif.
Yakni, dengan memaksimalkan peran koordinator wilayah (korwil). Entah itu korwil pada tingkat kabupaten, kecamatan, kalurahan, maupun di TPS.
Ibah menilai, optimalisasi peran korwil itu perlu dilakukan karena mereka yang paling tahu bagaimana kondisi di lapangan.
Sehingga, ketika ada permasalahan terkait pemungutan maupun penghitungan suara dapat segera dilakukan penyelesaian atau antipasipasi.
“Jadi, misalnya satu orang korwil PPS berkoordinasi dengan sepuluh TPS, korwil pun harus paham secara komunikatif agar bisa cepat dalam penyelesaian masalah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, mantan Ketua KPU Kulonprogo itu pun qmenyampaikan, terkait dengan kesiapan logistik pemilu di DIY pihaknya mencatat sudah mencapai 80 persen.
Untuk yang sudah selesai ada di kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Kota Jogja. Sementara untuk Kabupaten Sleman dan Kulonprogo baru akan dilakukan pemantauan.
Ibah menyebut, KPU pada lima kabupaten/kota di DIJ hanya tinggal menyelesaikan sedikit saja kebutuhan logistik. Seperti di antaranya penyiapan formulir atau inventarisasi sisa-sisa logistik saja.
Dia pun berharap agar kabupaten Sleman melakukan distribusi lebih awal karena melihat beratnya beban dalam pelaksanaan pemilu.
“Sisa-sisa logistik kita kumpulkan, barangkali ada TPS yang masih kurang maka kita akan distribusikan kesana. Kalau Sleman memang lebih berat bebannya sehingga mungkin harus lebih awal,” katanya.
Sebelumnya, Ketua KPU Sleman Ahmad Baehaqi membeberkan, distribusi logistik pemilu akan diawali tiga hari sebelum pelaksanaan (H-3) pemilu pada tanggal 14 Februari mendatang.
Dalam pengiriman itu, pihaknya akan memprioritaskan terlebih dahulu wilayah dengan pemilih terbanyak dan memiliki lokasi terjauh.
Menurutnya, wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak ada di kapanewon Depok. Sementara untuk wilayah terjauh berada di Cangkringan.
Namun, dari hasil koordinasi dengan pemangku wilayah, kapanewon Cangkringan meminta agar pengiriman logistik dimulai pada tanggal 12 Februari 2024.
“Sehingga pada tanggal 11 Februari 2024 untuk yang terjauh kami kirim ke kapanewon Ngemplak,” terang Baehaqi. (inu)