JOGJA - Seruan aksi mengkritisi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terhadap sikapnya menjelang dua pekan Pemilu 2024 terus berdatangan dari kalangan civitas akademika.
Kritik tersebut diserukan dalam bentuk petisi yang dilayangkan kepada Jokowi.
Dua kampus besar lebih dulu menyerukan, yaitu UGM dengan mengeluarkan Petisi Bulak Sumur dan UII tentang Indonesia Darurat Kenegarawanan.
Pun rencananya aksi serupa akan diikuti civitas akademika dari kampus lain seperti UMY dan UAD.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur DIY Hamengku Buwono (HB) X angkat bicara. HB X tak mempermasalahkan aksi-aksi tersebut dilakukan oleh sejumlah kampus di DIY.
"Ya, nggak papa wong itu urusan akademisi, jangan tanya saya," katanya ditemui di Kompleks Kepatihan Jumat (2/2).
Menurut Raja Keraton Jogja itu, kritik yang disampaikan para civitas akademika, para dosen, dan mahasiswa di mimbar akademika merupakan ranah pendidikan dan otonomi kampus.
Aksi tersebut pun dianggap merupakan wujud dari demokratisasi di Indonesia
"Itu kan otonom, otonom, ya, terserah aja. Aspirasi kok, demokratisasi kok," ujarnya.
Praktis, seruan tersebut bukan hal yang dilarang karena menjadi bagian dari demokrasi Indonesia.
Namun, yang menjadi penting adalah bagaimana pemerintah menanggapi kritik tersebut. Kendati demikian, civitas akademika diminta tak perlu takut menyampaikan.
"Nggak papa, sekarang hanya bagaimana pemerintah menanggapi aja. Seperti itu saja, nggak usah takut," tambahnya.
Terpisah, Kepala Bidang Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan dan Prestasi Mahasiswa UAD Danang Sukantar mengatakan, UAD juga akan menggelar aksi serupa seperti UGM dan UII.
UAD akan mengundang civitas akademika untuk menyampaikan seruan moral menyelamatkan demokrasi Indonesia.
"Ya, kami akan menggelar seruan moral untuk pemerintah dari civitas akademika uad pada Senin (5/2) besok di kampus," bebernya. (wia)
Editor : Amin Surachmad