Jogja Sleman Bantul Gunungkidul Kulon Progo Sport Jogja 24 Jam Weekend Jateng Nusantara Internasional Ekonomi Education Expo Ramadan Sosok Opini Visual Report Urban Legend

Kalau Ada yang Ngeblong Tinggal Tarik Rem, Pemprov DIY Tetap Berkomitmen Netral pada Pilpres 2024

Winda Atika Ira Puspita • Selasa, 30 Januari 2024 | 00:28 WIB
CLEAR: Sekprov DIY Beny Suharsono.
CLEAR: Sekprov DIY Beny Suharsono.

JOGJA - Pemprov DIY tetap berkomitmen aparatur sipil negara (ASN) baik di DIY  menjaga netralitas pada Pilpres 2024.

Tak ada keberpihakan kepada salah satu pasangan calon (paslon).

Hal ini merespons sikap dan pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden boleh  memihak salah satu paslon presiden yang berkontestasi pada Pemilu 2024 mendatang.

Sekprov DIY Beny Suharsono mengatakan, komitmen itu sudah diteguhkan jauh sebelum kampanye resmi Pemilu 2024 dimulai.

Komitmen jaga netralitas sebagai amanat untuk ASN, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah oerjanjian kerja (PPPK), maupun PPPK DIY tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Terlebih terkait netralitas ini, pemprov mengeluarkan surat edaran (SE) sampai ke kepala desa atau lurah agar mereka tetap netral selama pemilu.

"Sampai kami membuat SE untuk lurah dan perangkat kalurahan, tinggal kalau itu dilarang ada tindakan hukum kepegawaian,” katanya Senin (29/1)

Dengan artian, tak ada lagi antisipasi yang perlu dicegah pemprov. Sebab, amanat tersebut sudah disampaikan dan diteguhkan sejak awal.

Pun dengan edaran gubernur. Diharapkan para pegawai dapat mentaati amanat tersebut.

"Kami sudah tidak mencegah, di depan sudah dicegah sudah kami sampaikan. Kalau ada yang ngeblong, kami tinggal menarik rem blongnya sampai mana,” ujarnya.

Masyarakat juga diminta peran aktifnya untuk melapor jika mendapati perangat desa atau ASN bersikap tidak netral. Dengan cara memotret kemudian melaporkan kepada Pemprov DIY.

“Kalau ada yang (tidak netral) ketahuan mengenali foto dan informasikan ke saya nanti ada tindakan, ada sanksi kepegawaian. ASN kami, PPPK kami, Naban kami juga sama (harus netral),” tambahnya.

Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib mengatakan, pengumpulan kepala desa, perangkat desa di Monumen Jogja Kembali beberapa waktu lalu terbukti memberikan dampak atau pengaruh apapun kepada mereka untuk memihak salah satu paslon.

"Ketika ada mobilisasi perangkat desa di Jakarta sepertinya nggak ada yang datang juga dari Jogja. Kalau kemudian imbauan Sultan itu ditaati," imbuhnya. (wia)

Editor : Amin Surachmad
#Pemprov DIY #menjaga netralitas #Pilpres 2024 #ASN