JOGJA - Beberapa hari terakhir jagad maya dihebohkan dengan unggahan yang menunjukkan snack konsumsi saat pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman yang dianggap tidak memadai atau tidak layak.
Merespons hal tersebut, ketua KPU DIY Ahmad Shidqi mengatakan, secara umum alokasi anggaran di tiap-tiap daerah atau kabupaten/kota untuk konteks KPPS memang berbeda-beda.
Itu menyesuaikan beberapa hal seperti kebutuhan, situasi kondisi hingga jumlah pegawai KPPS yang dilantik.
Meskipun tidak ada patokan berapa banyak anggaran resmi yang harus dikeluarkan dari pusat, ia menuturkan, alokasi anggaran juga tetap harus menyesuaikan kepada standar biaya umum (SBU).
"Tetap harus memperhatikan SBU, dan kejadian di KPU Sleman itu memang cukup parah," katanya pada Radar Jogja, Sabtu (27/1).
Lebih lanjut Shidqi menuturkan, KPU DIY juga sudah meminta KPU Sleman untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan vendor terkait.
Tak hanya itu, KPU DIY juga mendatangi langsung KPU Sleman untuk meminta klarifikasi dan tahu duduk perkaranya seperti apa.
Dari klarifikasi yang diberikan, Shidqi menyebut, hingga saat ini konsumsi di KPU Sleman tersebut juga belum dibayar.
Sebab, memang kesepakatan yang dijalin adalah dibayar ketika barang sudah datang dan sesuai.
"Itu dibayar ketika barang sudah datang, tapi barangnya kan tidak sesuai maka pembayarannya juga belum dilakukan sampai sekarang," sebutnya.
Ke depan, Shidqi berpesan sekaligus berharap kejadian serupa tidak akan terulang kembali.
Dikatakannya, KPU DIY turut mengarahkan seluruh KPU di kabupaten/kota harus secara jelas melakukan pengelolaan anggaran serta menunjukkan transparansi dan dikelola dengan baik.
"Pengadaannya kan ini dalam jumlah banyak, maka juga harus transparan dan akuntabel," pesannya.
Selanjutnya, Shidqi juga meminta segenap KPU di kabupaten/kota DIY harus saling menyamakan persepsi dan pemahaman karena mereka adalah satuan kerja yang mandiri dan kolektif.
"Pemahaman dalam anggaran itu harus disamakan agar ke depannya bisa lebih selaras," ujarnya.
Sementara itu, ekonom Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Y. Sri Susilo turut menyayangkan kejadian tersebut.
Menurutnya, hal tersebut turut berdampak ke banyak sektor dan bersifat multiplier effect.
Ia memaparkan, tak hanya kepercayaan publik yang jelas berpengaruh akibat kejadian tersebut. Dari segi ekonomi, menurutnya, juga turut berdampak meskipun hanya dalam skala mikro.
"Dari sudut pandang ekonomi, ini sangat disayangkan karena akuntabilitasnya yang seharusnya dijunjung tinggi justru dicederai," lontarnya.
Tak hanya itu, Susilo juga menyesalkan kejadian tersebut juga berimplikasi terhadap para UMKM yang sebelumnya sudah meneken kontrak kerja sama dengan KPU untuk konsumsi dan karena kejadian tersebut harus dibatalkan pesanannya.
"UMKM yang menyediakan konsumsi jadi harus dicancel ordernya, meski skalanya mikro itu juga tetap berdampak," bebernya. (iza)
Editor : Amin Surachmad