JOGJA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DIY terus berkomitmen menurunkan angka stunting di daerahnya.
Target penurunan tahun ini mencapai 2,4 persen dan optimistis bisa berkontribusi diangka 14 tingkat nasional tahun 2024 ini.
Kepala Perwakilan BKKBN DIY Andi Ritamariani mengatakan, angka stunting wilayah DIY rata-rata 16,4 persen.
Jumlah ini termasuk salah satu dari lima daerah dengan tingkat stunting terendah.
"Kalau stunting rata-ratanya DIY dengan sumber data dari SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) 16,4 persen artinya tinggal 2,4 persen insyaallah saya optimis (bisa turun)," katanya di Kantor BKKBN DIY Rabu (23/1).
Andi menjelaskan selama 2022 DIY berhasil menurunkan angka stunting sebesar 0,9 persen saja menjadi 16,4 persen.
Diharapakan pada 2023 penurunannya mencapai 2 persen. Namun, pengukuran oleh Kemenkes dengan metode survei belum juga diumumkan.
Kendati begitu, pihaknya optimis bisa mencapai target percepatan penurunan pada tahun ini.
Kuncinya komitmen tersebut perlu serentak dilakukan di 5 kabupaten/kota.
"Dari tingkat DIY sampai ke kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan punya komitmen sangat kuat dalam rangka percepatan penurunan stunting. Kita optims 5 kabupaten/kota akan turun untuk berkontrubusi diangka 14 di tingkat nasional tahun 2024," ujarnya.
Strategi percepatan penurunan stunting disamping meningkatkan konvergensi (satu fokus) OPD dan pemangku kepentingan lainnya, juga dengan penguatan upaya di lini lapangan melalui Tim Pendamping Keluarga.
Baca Juga: Gunung Merapi Kembali Erupsi, Muntahkan Wedus Gembel ke Arah Barat Daya Sejauh 1,8 Kilometer
Selain itu, pelibatan masyarakat serta korporasi sebagai bapak/bunda asuh anak stunting.
Terlebih, dengan capaian peserta KB aktif DIY saat ini yang sudah di atas 100 persen yakni 114,8 persen diyakini dapat berkontribusi dalam percepatan penurunan angka stunting dengan menjaga jarak hamil.
"Kita berharap 2 sampai 3 tahun baru hamil supaya pengasuhan tumbuh kembang anak bisa lebih maksimal," jelasnya.
Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan.
Sedangkan peserta KB baru ialah PUS yang baru pertama kali menggunakan alat/cara kontrasepsi dan atau pasangan usia subur yang kembali menggunakan metode kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran.
"Kalau peserta KB baru memang kita berharap mereka yang paska salin karena ini berkontribusi dalam percepatan penurunan angka stunting untuk mnjaga jarak (hamil)," jelasnya.
Namun di sisi lain, unmet need atau kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi masih terjadi di DIY.
Ini karena banyak faktor. Di antaranya, ada memang yang tidak mau, mau tapi info untuk mendapatkan itu masih kurang, belum ada yang terinfo, dan dapat rumor bermacam-macam ketika menggunakan alat kontrasepsi.
BKKBN DIY juga sudah aktif memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan alat kontrasepsi. Karena target yang sudah ditentukan belum sepenuhnya tercapai.
Kondisi itu secara tidak langsung menjadi tantangan bagi BKKBN DIY dan stakeholders terkait.
"BKKBN memang pro aktif memberikan edukasi kepada masyarakat. Tapi kami akan selalu aktif memberikan edukasi sehingga terjadi penggunaan alat kontrasepsi bisa tercapai," tambahnya. (wia)
Editor : Amin Surachmad