JOGJA - Tahapan kampanye metode rapat umum atau kampanye terbuka Pemilu 2024 bakal dimulai 21 Januari hingga 10 Januari mendatang.
Seluruh elemen masyarakat diminta turut andil menjaga kondusivitas wilayah Jogjakarta. Itu agar tak menimbulkan potensi gesekan antarpendukung.
Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib mengatakan, dalam konteks rapat umum biasanya timbul potensi gesekan lebih tinggi.
Masyarakat penting memiliki kesadaran tinggi untuk menahan diri tidak mudah terprovokasi.
"Kita harus melihat dari dua sisi, pertama dari masyarakat dan aparatnya. Dari segi masyarakat, kami berharap untuk menjaga diri. Meskipun lebih banyak masyarakat Jogja yang lebih paham untuk berpartisipasi dengan baik, namun memang ada pihak-pihak yang menggunakan cara-cara yang tidak benar, dalam konteks turut berperan," katanya Rabu (18/1).
Najib menjelaskan masyarakat perlu menggunakan cara-cara yang lebih santun dan taat pada regulasi dalam hal perannya mengkampanyekan dukungan pasangan calon (paslon) atau peserta pemilu dari partai politik (parpol).
Sebab, jika sebaliknya, dipastikan memiliki dampak negatif pada calon yang didukung.
"Ini yang kita harap diperhatikan bagi para parpol, calon dan tim pemenangan untuk mengendalikan para pendukungnya," ujarnya.
Meskipun memang, Najib menilai dalam banyak hal terjadi persoalan di lapangan mereka akan merasa potensi gesekan yang timbul karena diluar kontrol dirinya. Pun Bawaslu DIY tak mudah mendeteksi hal tersebut.
Perlu pendalaman yang lebih serta melibatkan berbagai sektor untuk mendeteksi potensi-potensi yang ada.
"Kita juga tidak mudah mengurai persoalan itu karena apa ini kan seperti lingkaran setan, ya, potensi-potensi dinamis itu sengaja dipelihara untuk show of force tidak mudah mendeteksi," tandasnya.
Menurutnya, hal-hal yang seperti ini biasa sengaja dipelihara oleh partai politik untuk menunjukkan eksistensi kelompok masing-masing.
"Apakah partai memanfaatkan kelompok itu atau sebaliknya, agar dia bisa melakukan tindakan pelanggaran hukum supaya dia dapat back-up dari aktor politik," jelasnya.
Kendati begitu, dia meyakini aparat TNI/Polri dapat mendeteksi potensi gesekan di lapangan. Sebab, dalam sejarah Pemilu Jogja diklaim selalu tak pernah luput dari tradisi gesekan itu sendiri.
Pun, upaya ini jadi PR seluruh pihak. Bawaslu sendiri tidak menginginkan tradisi tersebut ada pembiaran bagi para aparat.
"Sekecil (gesekan) apapun harus ada antisipasi agar kita tidak mau itu malah merusak citra Jogja, Jogja ini kan ekspekstasi publik sangat tinggi karena jadi barometer nasional," terangnya.
Sebab, Najib menyebut sekecil apapun peristiwa yang terjadi di Jogja bisa menjadi sorotan nasional. Meski provinsi lain tidak masalah, tetapi untuk Jogja hal tersebut menjadi masalah.
Maka tak kalah pentingnya Najib mengajak serta aparat pengamanan untuk berperan aktif.
Sebab, biasanya gesekan yang terjadi sudah masuk ke dalam ranah pidana umum dan bukan lagi pada kewenangan Bawaslu meskipun konteksnya masih dalam Pemilu 2024.
"Sebagai kota pelajar dan budaya, harapannya kita ini bisa jadi contoh untuk provinsi lain," tambahnya. (wia)
Editor : Amin Surachmad