JOGJA- Netralitas pada pelaksanaan Pemilu 2024 menjadi komitmen yang harus terus dijaga oleh lembaga negara. Salah satunya itu ditunjukan Badan Intelejen Negara Daerah DIY. Mewujudkan tekad itu, BIN Daerah Provinsi DIY ingin menjalin kolaborasi dan sinergi dengan semua pemangku kepentingan di DIJ.
“Kami juga membangun kesiapan guna mendeteksi dan mencegah terhadap berbagai potensi ancaman serta gangguan pada tahapan Pemilu 2024,” ujar Kepala BIN Daerah Provinsi DIJ Brigjen TNI Rachmad Pudji Susetyo di sela silaturahmi dengan jajaran pimpinan media dan pengurus PWI DIJ, Senin (18/12/2023
Rachmad menambahkan, potensi kerawanan Pemilu 2024 bakal berwarna. Antara lain berkembangnya polarisasi politik dan penyampaian isu sara, perang media (hoax, hatespeech, fake news) dan kegiatan kampanye di luar jadwal. Selanjutnya, konflik antarpendukung parpol dan capres, penggunaan tempat ibadah, tempat pendidikan serta fasilitas pemerintah untuk kampanye.
Praktik politik uang,netralitas ASN, TNI/POLRI, aparatur penyelenggara negara, perangkat pemerintahan desa, dan penyelenggara pemilu. Munculnya seruan gerakan golput pada Pemilu 2024, kerusakan logistik pemilu, tidak lengkapnya logistik pemilu, serta minimnya sistem pengamanan gudang penyimpanan logistik.
BIN Daerah Provinsi DIY, lanjut Rachmad, terus mengingatkan, pemilu demokratis, damai dan kondusif tak hanya tugas dan tanggung jawab penyelenggara pemilu. Tapi menjadi komitmen bersama seluruh komponen. Karena itu, semua pemangku kepentingan hendaknya bisa menjaga netralitas untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang berintegritas. (kus/din)
Editor : Din Miftahudin