JOGJA - Ratusan pedagang Teras Malioboro (TM) 2 berbondong mendatangi pintu barat Kantor Gubernur Kepatihan Yogyakarta.
Mereka datang membawa keluhan turunnya omzet selama berdagang di TM 2. Mereka menuntut dikembalikan ke selasar Malioboro.
Pantauan Radar Jogja Kamis (14/12), mereka tiba sekitar pukul 09.30 di pintu barat Kantor Kepatihan dan satu per satu mereka berorasi tepat di depan Kantor Paniradya Pati disaksikan langsung Paniradya Pati Paniradya Kaistimewaan Aris Eko Nugroho.
Ketua Koperasi Tri Dharma dan Paguyuban Arif Usman mengatakan, aksi yang dilakukan para pedagang TM 2 untuk menuntut kesejahteraan. Di mana, pasca relokasi dari selasar Malioboro ke TM 2 kesejahteraan mereka menurun jauh. Bahkan ada ketidakmerataan pendapatan.
"Dari seratus persen pedagang, paling cuma dua puluh persen yang merasakan pendapatannya lumayan," katanya di sela aksi di depan Kantor Paniradya Pati Kompleks Kepatihan.
Usman menjelaskan, penurunan omzet yang dirasakannya itu akibat dari banyaknya pengunjung yang datang tapi pembeli tak bisa tersebar keseluruh lapak. Sehingga, pendapatan yang diterima menurun drastis dibanding sebelum direlokasi.
"Maka disini gimana caranya pemangku-pemangku kebijakan bisa memperhatikan kesejahteraan teman-teman PKL di TM dua," ujarnya.
Adapun, perbedaan omzetnya sangat jauh yaitu perbandingan 1 banding 10. Di mana, selama berada di TM 2 dengan momentum liburan untuk bisa mendapatkan omzet Rp 500 ribu per hari sangat sulit.
Pendapatan ini tergantung dengan posisi lapak yang ada apakah bagian depan, tengah, belakang.
Namun, posisi lapak bagian depan pendapatan bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 2 juta per hari. Sedangkan untuk lapak bagian tengah dan belakang untuk bisa sampai pelaris saja diklaimnya susah.
Sementara, jika dibandingkan ketika berada di selasar Malioboro omzet kotor bisa mencapai Rp 10 juta per hari untuk momen liburan.
"Bisa dibayangkan pada saat di selasar kita bisa mengandalkan liburan, tahun baru, dan lebaran tapi sekarang tidak bisa. Bahkan, Desember-an ini yang biasanya di selasar kita sudah mulai panen, di TM 2 sekarang tidak bisa," tandasnya.
Oleh sebab itu, mereka lebih banyak menuntut dikembalikan ke selasar Malioboro. Dengan catatan mereka mau ditata ungkur-ungkuran di habitat semula yaitu selasar Malioboro dan Ahmad Yani.
"Kalau memang bisa kita kembali ke selasar dengan ditata, itu juga akan bisa menghemat anggaran dari pemerintah tidak harus membangun gedung puluhan miliar. Jika cuma butuh di selasar ditata ungkur-ungkuran nggak masalah karena itu habitat kita pertamanya," terang yang juga memiliki lapak di lorong GH.
Pun jika tidak diindahkan permintaan tersebut, paling penting para pedagang dilibatkan berdialog dan ada jaminan kesejahteraan dimanapun berada untuk berjualan.
"Jangan sampai kita cuma sekedar dipindah tapi tidak diperhatikan keberlanjutannya seperti di TM 2 sekedar dipindah tapi tidak diperhatikan sampai sekarang tentang kelangsungannya," tambahnya.
Menurutnya, sejauh ini pun pengurus Tridarma yang beranggotakan 923 orang belum pernah dilibatkan atau diajak berdialog oleh pemerintah setempat terkait relokasi berikutnya.
"Relokasi secara resmi kita belum tahu tempatnya. Karena memang belum secara resmi juga kita diajak bicara," sambungnya.
Dia pun masih menaruh rasa khawatir ketika nanti direlokasi ke TM 2 yang baru, akan lebih anjlok omzetnya. Sebab, dia menilai para pedagang TM 2 yang memangku Jalan Malioboro dan Jalan Mataram notabene merupakan tempat keramaian saja kondisinya sepi pembeli.
"Seperti apa kalau besok kita direlokasi ke tempat berikutnya yang dengar-dengar ada di belakang ramayana sama di ramai seperti apa, padahal sekarang kondisi TM 1 seperti itu (cuma tempat-tempat tertentu saja yang laku). Kalau misalnya besok akan dimasukkan dan bersebelahan dengan TM 1 seperti apa juga kondisinya," imbuhnya.
Dalam kesempatan ini, para pedagang tergabung dalam paguyuban Tri Dharma juga membacakan surat terbuka yang ditujukan kepada Gubernur DIY Hamengku Buwono X.
Supriyati yang juga pedagang Paguyuban Tri Dharma membacakan surat terbuka yang sebagian isinya meminta Pemprov DIY membuka ruang dialog dan berperan aktif dalam mencari solusi atas persoalan yang dihadapi PKL Teras Malioboro 2.
Adanya rencana relokasi tahap 2 pun hingga kini sebagai pedagang yang akan terdampak tidak mendapatkan informasi yang baik serta pelibatan yang partisipatif.
"Hal tersebut berdampak pada tercederainya hak atas ekonomi, hak mendapat kehidupan yang layak serta hak partisipasi dan transparansi," katanya.
Dia juga meminta pemprov membentuk kebijakan strategis dan taktis yang mampu menjawab masalah pendapatan yang menurun drastis dan meningkatkan kondisi kesejahteraan pedagang.
Kemudian, membentuk kebijakan relokasi yang mensejahterakan, dengan opsi utama kembalikan PKL Teras Malioboro 2 ke Selasar Malioboro.
"Kami siap untuk berdialog, siap untuk bermusyawarah, dan siap untuk ditata," imbuhnya. (wia)
Editor : Amin Surachmad