JOGJA - Sebagai salah satu upaya menjaga kondusivitas Pemilu 2024 di wilayah DIY, deklarasi pemilu damai akan digelar Selasa (21/11).
Sekitar 150 orang akan berkumpul di Bangsal Kepatihan dari lintas sektor untuk menandatangani komitmen bersama.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DIY Dewo Isnu Broto Imam Santoso mengatakan, ini untuk menjalankan sebagaimana amanat Undang-undang Pemilu 2024 agar berjalan langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber), serta akuntabel.
"Berdasar pemikiran itu, kami ingin di DIY pemilu berjalan dengan tetap mampu menjaga kondusivitas DIY, yang terkenal dengan kenyamanan dan keamanannya," katanya Senin (20/11).
Dewo menjelaskan, deklarasi damai yang akan digelar Selasa pagi (21/11) itu berkolaborasi dengan lintas stakeholders terkait. Direncanakan mengundang 150 peserta yang hadir. Di antaranya ada dari Pemprov DIY, Polda DIY, KPU, Bawaslu, dan perguruan tinggi di DIY.
Pun mengundang organisasi masyarakat (ormas), partai politik (parpol) peserta pemilu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta turut mengundag ketiga tim sukses dari tiga calon presiden dan wakil presiden.
"Harapan kami dari tahapan proses pemilu tidak ada gesekan antarwarga sehingga semua berjalan dengan baik. Dan, ketika kampanye langsung tidak ada gesekan sehingga kondusivitas juga dapat terjaga," ujarnya.
Direncanakan, deklarasi damai pemilu disimboliskan dengan menandatangani komitmen bersama dari masing-masing perwakilan partai.
"Komitmen isinya bahwa peserta pemilu sepakat menjaga kondusivitas keamanan di Jogjakarta," jelasnya.
Setelah acara deklarasi juga akan dilepas kirab peserta pemilu oleh Gubernur DIY Hamengku Buwono X. Di awali dari Kompleks Kepatihan menuju Jalan Malioboro dan berakhir di Titik Nol Kilometer.
"Kemudian dilanjutkan diskusi di tirik nol tentang kepemiluan," terangnya.
Baca Juga: Ratusan Bajingan di Sleman Ikut Sosialisasi Pemilu
Menurutnya, sejauh ini di wilayah Jogjakarta tidak ada isu rawan yang terjadi seperti benturan antarwarga. Hanya, DIY memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk memfasilitasi mahasiswa yang sedang berkuliah di wilayah DIY. Terlebih, mereka bukan ber-KTP Jogjakarta.
"Kita harus memfasilitasi kepada mereka untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Ini sudah kita fasilitasi nanti beberapa TPS akan melayani TPS-TPS yang terdekat dengan mahasiswa," tambahnya. (wia)