RADAR JOGJA – Realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di DIJ hingga 30 Juni mencapai 10,51 triliun. Atau setara dengan 47,27 persen dari alokasi APBN.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIJ Agung Yulianta merinci, realisasi belanja negara di DIJ terdiri dari beberapa aspek. Seperti belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 4,96 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 5,54 triliun.
Komponen Belanja Pemerintah Pusat sendiri turut mengalami pertumbuhan sebesar 11,17 persen. Yang dipengaruhi oleh kinerja belanja barang tumbuh 36,20 persen. Serta kinerja belanja pegawai tumbuh 11,11 persen karena adanya penyaluran gaji ke-13 yang dilakukan.
"Komponen belanja modal mengalami penurunan 21,76 persen yang dipengaruhi oleh turunnya realisasi belanja modal pada yang mencapai Rp 494,76 miliar atau 52,89 persen dibanding periode Juni 2022," bebernya Rabu (26/7/23).
Dia menyebut, ada kegiatan yang mengalami kelambatan realisasi/ Yakni pengembangan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya. Serta pengendalian banjir, pengelolaan drainase utama perkotaan dan pengaman pantai.
"Dari total pagu Rp 2.846,68 miliar belanja modal, sejumlah Rp 2.125,74 miliar atau 74,76 persen itu sudah dikontrakkan," paparnya.
Sementara belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur pada tahun ini dialokasikan sebesar Rp 3,43 triliun. Dengan total penyerapan anggaran sampai dengan semester I 2023 yang mencapai Rp 1,15 triliun atau 33,6 persen dari pagu dengan rata-rata progres fisik 45,26 persen.
"Beberapa di antaranya untuk pembangunan sarana prasarana perguruan tinggi, bendungan, pembangunan bangunan pengendali lahar dan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat skala komunal dan skala kota," tutur Agung.
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil Ditjen Pajak (DJP) DIJ Agung Subchan Kurnianto menyebutkan, pemerintah juga memberikan dukungan dalam bentuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
"Penyaluran KUR sampai 30 Juni 2023 mencapai Rp 2,1 triliun yang diterima oleh 41.283 debitur, terkontraksi Rp1,6 triliun year over year (yoy) atau 43,2 persen," bebernya.
Hal tersebut disebabkan karena penyaluran KUR baru dimulai pada Februari dan menunggu petunjuk pelaksanaan. Penyaluran tertinggi terjadi pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp 853 miliar yang diterima oleh 14.592 debitur.
Jika dilihat dari sisi skema penyaluran, realisasi KUR didominasi oleh skema KUR Mikro dengan jumlah debitur 33.949 dan total penyaluran Rp 1,4 triliun. "Penggunaan transaksi nontunai dalam pelaksanaan APBN terus diakselerasi dan dimasifkan guna meminimalkan terjadinya potensi-potensi kesalahan dan fraud, sehingga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara," sebutnya. (iza/eno)
Editor : Satria Pradika