Jogja Sleman Bantul Gunungkidul Kulon Progo Sport Jogja 24 Jam Weekend Jateng Nusantara Internasional Ekonomi Education Expo Ramadan Sosok Opini Visual Report Urban Legend

Intens Dampingi Klomtan, Inginkan Petani Beralih ke Pupuk Organik

Editor Content • Rabu, 17 Mei 2023 | 15:00 WIB
BERKOMITMEN: Aryunadi (kemeja putih) melihat dari dekat proses pembuatan pupuk organik yang diinisiasi klomtan. (Istimewa)
BERKOMITMEN: Aryunadi (kemeja putih) melihat dari dekat proses pembuatan pupuk organik yang diinisiasi klomtan. (Istimewa)
RADAR JOGJA - Persoalan yang dihadapi para petani semakin kompleks. Tak terkecuali para petani di Kabupaten Bantul. Persoalan itu, antara lain, menyusutnya lahan, menurunnya kualitas tanah, ketersediaan bibit dan pupuk, hingga harga jual.

”Hampir seluruh kadang tani kita mengeluhkan berbagai persoalan itu,” jelas Aryunadi SE di ruang kerjanya kemarin (16/5).

Ya, wakil ketua Komisi B DPRD Bantul ini memang rutin bertemu langsung dengan para petani. Itu untuk mendengar keluhan sekaligus menjaring aspirasi mereka. Agar Aryun, sapaannya, sebagai wakil ketua komisi yang bermitra dengan dinas ketahanan pangan dan pertanian ini kelak bisa memperjuangkan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan para petani.

Di antara para petani itu, Aryun menceritakan, ada yang mengetahui betul salah satu persoalan yang mereka hadapi. Yakni, menurunnya kualitas tanah. Mereka pun mengetahui solusinya.

”Sehingga, mereka berinisiatif membuat pupuk organik sendiri,” ucapnya.

Pupuk organik ini, kata Aryun, dengan memanfaatkan kotoran hewan ternak sebagai bahan bakunya. Kendati begitu, para petani bukan berarti tak menemui kendala.

”Saya tanya apa masalahnya. Mereka menjawab bahwa bahan bakunya harus beli,” tuturnya.

Bagi politikus PDI Perjuangan ini, inisiatif para petani membuat pupuk organik secara mandiri patut diapresiasi. Bahkan perlu didukung. Lantaran mayoritas petani di Indonesia masih bergantung kepada pupuk kimia. Padahal, penggunaan pupuk kimia bisa memengaruhi kualitas tanah.

”Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian sudah lama mengampanyekan penggunaan pupuk organik,” ujarnya.

Karena itu, Aryun merogoh kocek pribadinya membantu pengadaan berbagai keperluan untuk pembuatan pupuk organik. Bahkan, Aryun juga berkomunikasi dengan dinas ketahanan pangan dan pertanian. Agar dinas menerjunkan penyuluh pertanian lapangan (PPL) untuk mendampingi para petani.

Aryun menyebut ada dua kelompok tani (klomtan) yang berinisiatif membuat pupuk organik sendiri. Keduanya dari Kalurahan Pendowoharjo, Sewon. Yakni, klomtan dari Padukuhan Bandung dan Ngaglik.

”Mereka pernah melakukan uji coba dan hasilnya memang bagus. Tanamannya bagus dan kualitas tanahnya juga membaik,” jelas politikus yang tinggal di Kapanewon Sewon ini.

Ke depan, Aryun berkomitmen mengawal pembuatan pupuk organik yang diinisiasi kedua klomtan itu hingga pemanfaatannya. Targetnya, mayoritas klomtan di Kapanewon Sewon dan Bantul bersedia beralih ke pupuk organik.

”Kalau hasil di Kapanewon Bantul dan Sewon bagus, nanti akan saya perjuangkan untuk dimasifkan se-Bantul,” katanya.

Caranya bagaimana? Melalui kewenangannya di parlemen, Aryun berjanji bakal mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mengalokasikan anggaran untuk berbagai program. Tujuannya, untuk mendukung gerakan penggunaan pupuk organik. Misalnya, stimulan atau subsidi untuk petani yang bersedia menggunakan pupuk organik.

”Juga, bantuan alat fermentasi serta pendampingan dari PPL,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Aryun juga menyinggung sektor peternakan di Bumi Projotamansari. Menurutnya, potensi ekonominya sangat menjanjikan. Khususnya peternakan domba.

Aryun menceritakan, Komisi B pernah melakukan kajian terkait kebutuhan domba untuk memenuhi kuliner sate klathak. Hasilnya, sentra kuliner sate klathak yang terletak di Jejeran, Wonokromo, Pleret, itu membutuhkan sekitar 700 ekor domba per hari.

”Kami juga pernah studi banding di Garut. Di sana, pemerintah bekerja sama dengan pihak ketiga,” ujarnya.

Berdasar kajian dan studi banding ini, Aryun mengungkapkan, Komisi B pernah mendorong OPD terkait dan Perumda Aneka Dharma untuk menggarap potensi ini. Hanya, mereka hingga sekarang belum merealisasikannya.

”Melihat potensi ini, pemerintah seharusnya hadir menangkapnya,” tambahnya. (zam) Editor : Editor Content
#Kiprah Anggota DPRD Bantul