Pernyataan ini untuk menanggapi hasil data dari Badan Pusat Statistik. Disebutkan bahwa Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) tergolong provinsi termiskin se - Pulau Jawa. Peringkat kedua diduduki oleh Provinsi Jawa Tengah
“Sehingga solusinya perlu fokus pada pemenuhan kalori makanan pada warga miskin. Pemenuhan kalori makanan ini perlu diutamakan pada warga miskin yang ekstrem atau sangat miskin diupayakan pemenuhan kalori makanannya tercukupi,” jelasnya dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (19/1).
Data BPS ini menyebutkan persentase penduduk miskin Jogjakarta mencapai 11,49 persen. Tercatat sebanyak 463,63 ribu jiwa dari total sekitar 3 juta penduduk Jogjakarta. Angka ini naik dibandingkan Maret 2022, sebesar 11,34 persen atau 454,76 ribu orang.
Kondisi ini membuat Jogjakarta menjadi daerah paling miskin di Jawa. Mengacu pada angka kemiskinan nasional. Untuk saat rata - rata angka kemiskinan nasional sebesar 9,57 persen.
“Garis kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp 551.342/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp 398.363 atau 72,25 persen dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp 152.979,00 atau 27,75 persen,” katanya.
Berdasarkan data tersebut, Huda menyebut pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Jogjakarta 4,2 orang anggota rumah tangga. Apabila ditinjau secara rumah tangga, maka garis kemiskinan rumah tangga mencapai Rp 2.315.636/rumah tangga/bulan.
“Dari rilis BPS tersebut sangat jelas bahwa garis kemiskinan makanan mendominasi sebesar 72,25 persen,” ujarnya.
Terkait pemenuhan kalori, Huda memastikan ada korelasi terhadap angka kemiskinan. Mayoritas catatan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan kalori kelompok masyarakat yang tergolong miskin. Termasuk kelompok disabilitas berat, orangtua terlantar dan warga yang sudah tidak bisa usaha mandiri.
Dalam catatannya, bantuan pemenuhan kalori bisa terfokus di dua wilayah. Diantaranya Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo. Ini karena angka kemiskinan di kedua wilayah tersebut menurut Huda tergolong tinggi.
“Jadi penanganan kemiskinan perlu fokus pada dua hal menurut saya. Pertama memenuhi kalori makanan warga miskin, terutama yang ekstrem dan kedua lokasi di wilayah yang memiliki persentase kemiskinan tinggi,” katanya.
Adanya program bantuan yang sudah berjalan, menurut Huda belum ideal. Ini terlihat dari besaran bantuan yang diterima yaitu Rp 200 ribu per Kepala Keluarga. Sementara acuan dari BPS menyebutkan idealnya Rp 2,3 Juta per Kepala Keluarga.
“Sehingga belum bisa mengangkat warga miskin yang ekstrem keatas garis kemiskinan. Bantuan semestinya tidak melalui uang cash tetapi dengan sembako yang dikerjasamakan dengan warung - warung lokal di dusun dusun,” ujarnya. (dwi) Editor : Editor News