Achmad Ubaidillah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren, Biro Tata Pemerintahan Setprov DIJ. Sementara Hery Sulistio Hermawan sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan DIJ. "Jabatan publik, bukan kursi empuk di zona nyaman, tetapi justru membawa amanah dan tanggung jawab publik, sesuai bidang ketugasannya masing-masing," kata HB X disela melantik kedua JPT.
Raja Keraton Jogja itu menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), bahwa untuk mewujudkan ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan diri. Serta wajib memiliki akuntabilitas publik atas kinerjanya. "Diibaratkan, dua pejabat yang diambil sumpahnya hari ini," ujarnya.
Pertama Kepala Biro Tata Pemerintahan harus tanggap ing sasmita. Kepala yang baru ini juga harus benar-benar memahami makna falsafah nagara mawa tata, desa mawa cara. Apalagi, di tengah pusaran tarikan zaman, sosok pemimpin dinilai harus bijak menyikapi dinamika. Hal ini seiring upaya reaktualisasi kearifan lokal, menuju entitas masyarakat budaya-berdaya, culture that make a life worth living. "Selain itu, menjadi tugasnya pula untuk mereformasi Kalurahan, agar lebih berperan dalam meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan yang inklusif berbasis pemberdayaan masyarakat," ujarnya.
Adapun Wakil Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, harus dapat lebih berperan nyata. Ubah mindset prasaja selayaknya peran pelapis semata, menjadi sosok pangupakara kolaborasi yang inovatif dan komunikatif dalam mendukung ketugasan kepala dinas maupun dalam membangun visi satya wacana satunya kata dan perbuatan antara jajaran manajerial dan pejabat fungsional atau internal empowerment.
Besar pula harapan wakil kepala dinas hendaknya turut menyelaraskan konsep ketahanan pangan dengan semangat keistimewaan melalui re-aktualisasi budaya. "Salah satunya adalah social engineering dan perluasan dimensi Lumbung Mataraman. Jadi keduanya saya kira bagaimana mereka bisa membangun akuntabilitas bukan DIJ-nya tapi dari dinas mereka untuk masyarakatnya atau publiknya," pesannya.
Sementara, Badan Kepegawaian Daerah DIJ Amin Purwani mengatakan, kedua JPT terpilih yang dilantik sudah sesuai prosedur sebelumnya. Dari masing-masing jabatan dipilih 3 besar yang memenuhi syarat. Kemudian semua proses dilanjutkan hingga pelantikan. "Jadi nggak ada yang melompat atau dilompati, semua sudah sesuai memenuhi syarat," katanya.
Kedua pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik tersebut dinilai telah memenuhi semua persyaratan selama proses pencalonan dan seleksi. Bak dari sisi pangkat dan golongan, keduanya telah layak untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama. “Pangkat dan golongan keduanya sudah memenuhi, masa jabatan di eselon III juga sudah terpenuhi. Kemudian keduanya sudah mengikuti proses seleksi terbuka dan sudah juga lulus. Rekomendasi KASN juga sudah keluar dan dinyatakan keduanya memenuhi syarat,” tambahnya. (wia) Editor : Editor Content