Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, Trans Jogja punya opsi lain yang disiapkan untuk menghindari peningkatan biaya operasional. "Untuk tarif tidak naik, pembatasan jam operasional itu tidak, tapi hanya pengaturan saja," katanya ditemui di Kompleks Kepatihan kemarin (6/9).
Made menjelaskan, Trans Jogja akan melakukan pengurangan jam operasional. Dari total 17 jalur Trans Jogja yang ada, tidak semuanya dalam kondisi ramai. Maka, bersama dengan operator Trans Jogja, instansi ini akan mengkaji dan melakukam penyesuaian. Jalur mana saja yang berpotensi bisa dikurangi jam operasionalnya dulu. "Dalam kondisi itulah kami ada pengurangan untuk jalur-jalur yang mungkin di jam-jam 10.00 sampai 11.00 itu sepi, kalau jalur Malioboro itu ramai tidak akan kami kurangi. Dalam artian tetap ada layanan tapi tidak pada jam-jam sepi, kalau pada jam sepi kita istirahat," ujarnya.
Kendati begitu, pihaknya juga tidak akan mengurangi jalur yang sepi notabene yang jaraknya jauh. "Tidak seperti itu, jika dikurangi penumpang nanti malah menunggunya lama," jelasnya.
Namun, bagaimana teknis pengurangan jam layanan tersebut saat ini masih dilakukan perhitungan bersama PT Anindya Mitra Internasional (AMI) selaku operatornya. Hingga kini tarif Trans Jogja masih berlaku yakni Rp3.500 per orang, untuk pelajar Rp1.200, dan bagi yang berlangganan Rp 2.700.
Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana mengatakan, tarif Trans Jogja sejatinya tidak naik akibat kenaikan BBM. Ini akan menambah kesulitan bagi pengguna yang sebagian besar adalah masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah, pelajar dan mahasiswa. "Justru momentum ini harus diikuti perbaikan layanan terutama ketepatan waktu dan rute yang solutif bagi pengguna. Tarif pelajar dan mahasiswa saya harapkan bisa gratis," katanya.
Hal ini dinilai penting agar meringankan dan memudahkan mereka di Jogjakarta. Menurutnya, orientasi Trans Jogja bukanlah bisnis tetapi pelayanan. Sistem yang dibuat juga pemerintah membeli layanan, operasional ditanggung APBD melalui penugasan kepada BUMD. "Kita lebih mengutamakan banyaknya warga yang menggunakan (load factor) dibandingkan PAD yang masuk dari pembayaran tiket. Indikatornya bukan berapa besar PAD masuk saja, tapi lebih pada berapa banyak warga yang menggunakan Trans Jogja," ujarnya.
Menurut politikus fraksi PKS itu, perbaikan layanan dan penggratisan tarif untuk pelajar dan mahasiswa dalam hitungannya hanya berpengaruh sedikit pada pemasukan ke pemprov. Hanya sekitar 30 persen saja pemasukan dari pelajar dan mahasiswa.
Pada sisi lain, penggratisan untuk pelajar dan mahasiswa ini akan menjadi strategis sekali. Sebab, saat pelajar mahasiswa dan masyarakat semakin mahal jika menggunakan kendaraan pribadi, pemprov justru menyediakan layanan transportasi umum. "Ini akan jadi solusi membantu masyarakat sekaligus alihkan kebiasaan dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum," jelasnya.
Secara teknis juga akan mudah, misalnya dengan membagikan kartu atau metode lainnya. "Terkait anggaran untuk subsidi operasional saya kira bisa dibahas setelah efisiensi dilakukan dalam pengelolaan Trans Jogja," terangnya.
Dia berharap kebijakan penggratisan untuk pelajar dan mahasiswa ini segera dilakukan. Tidak harus menunggu hari transportasi untuk launchingnya. “Jika sudah siap segera saja. Kami mendukung sepenuhnya," tambahnya. (wia/din) Editor : Editor Content